Melalui topik ini PolGov mengkaji secara kritis capaian dan tantangan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Seluruh riset dalam topik juga memiliki dimensi praktis, yakni mendukung kerangka besar gerakan demokrasi dengan memastikan demokratisasi berjalan menuju arah yang substantif untuk menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Selain itu, PolGov mengembangkan metodologi yang berbeda dengan metodologi arus -utama dalam mengevaluasi dan mengukur demokratisasi.

Lihat lebih lanjut

PolGov juga memiliki ketertarikan pada topik kajian Politik Desentralisasi sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada akhir 1999. PolGov ikut mengawal proses desentralisasi di Indonesia baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah. Beberapa dari pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan yang juga ikut mengembangkan PolGov terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang No. 22 Tahun 199 tentang Otonomi Daerah.

Lihat lebih lanjut

Dalam kajian Tata Kelola Industri Ekstraktif, PolGov menempatkan sumber daya ekstraktif – minyak, gas, minerba – dan kehutanan harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan aspek energy security (ketahanan energi), social welfare (kesejahteraan sosial), dan sustainability (keberlanjutan). Berpijak dari amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 33, sumber daya ekstraktif merupakan barang publik yang bukan sekadar komoditas dalam rantai perdagangan nasional maupun global.

Lihat lebih lanjut

PolGov telah lama menaruh perhatian khusus para topik Tata Kelola Pemilu terutama pasca reformasi, mulai dari isu tata kelola demokrasi elektoral (pemilu), hingga kajian aspek politik yang bekerja di luar prosedur kepemiluan. Dalam topik ini, PolGov mengkaji pola relasi kuasa yang muncul di seputar perhelatan pemilu.

Lihat lebih lanjut

Dalam topik ini, PolGov berupaya untuk mengisi celah pengetahuan pada kajian pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia. Selama ini, kajian lintas-batas di Indonesia belum mendapat perhatian yang luas, baik dari komunitas akademis maupun pembuat kebijakan. Kawasan perbatasan cenderung terbengkalai karena dianggap sebagai halaman belakang negara sehingga operasionalisasi terhadap tata kelola lintas batas belum menjadi prioritas. Padahal, perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa.

Lihat lebih lanjut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.