Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, sempat viral lantaran kemarahannya berkenaan dengan pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung. Mobil PCR tersebut pada mulanya dipesan oleh Walikota Surabaya pada BNPB guna menyelesaikan masalah COVID-19 di Surabaya. Data per 12 Juni 2020 pun menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia yakni 7.421 kasus. Kasus pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung penyebab kemarahan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi antartingkatan pemerintah daerah yang meluas dan mendalam menjadi konflik koordinasi antar pemerintah.

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kepercayaan publik berperan penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 mendapat dukungan yang luas. Oleh karenanya, policy brief ini mengandung 4 hal penting bagi pemerintah guna tercapainya dukungan publik yang kuat sehingga efektifitas kebijakan dalam menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 meningkat.

Tatanan 'New Normal' merupakan salah satu fase baru penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Indonesia mulai membuka ruang agar aktivitas produksi ekonomi dapat berjalan secara 'normal' kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Pemberitaan tentang penanganan COVID-19 melalui tatanan new normal menguat semenjak 18 Mei 2020 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarkat berdamai dengan COVID-19 dan mempersiapkan melakukan aktivitas lagi sebelum pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada 26 Mei 2020, pemberitaan ini melonjak ketika Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang persiapan pemerintah menjalankan tatanan new normal. Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis terhadap media online di Indonesia terkait pemberitaan tatanan new normal dan menemukan empat poin hasil analisis pemberitaan.

Apakah makna dari daerah rawan? Pada tahun 2019, setidaknya terdapat empat tipe daerah rawan yang diidentifikasi oleh KPU yakni 1) daerah dengan partisipasi rendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Lantaran hal tersebut, daerah rawan memerlukan strategi sosialisasi yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa kerawanan berupa potensi pelanggaran pemilu dan konflik cukup relevan dalam menjelaskan pemilu di DIY. Mengapa? Hal ini terjadi lantaran masifnya kampanye online maupun offline oleh berbagai kelompok selama pelaksanaan pemilu. Adapun keberadaan "geng" yang secara tidak langsung terafiliasi dengan parpol maupun kandidat dalam pemilu memperkuat potensi pelanggaran dan konflik dalam pemilu.

Melalui pandemi pada Ramadan dan Lebaran kali ini, kita sebagai muslim seolah ditegur Tuhan rasanya menjadi penganut agama minoritas. Pandemi COVID-19 telah memaksa semua orang untuk belajar bagaimana rasanya tak bisa menjalankan ibadah seperti yang diinginkan. Salat Jumat sangat dibatasi, tarawih apalagi, yang cuma sunah. Dan sekarang, salat ied juga harus diminimalkan.

Kita tahu, dulu NU dan Muhammadiyah itu mirip Tom and Jerry. Mereka selalu ribut kalau ada kesempatan. Apapun bisa dibikin ribut. Selain keributan klasik soal TBC, ada juga sindir-sindiran soal poligami. Membuat keributan, semudah masak mie instan. Tapi semenjak ada PKS (apalagi ada HTI), NU dan Muhammadiyah jadi rada akur.

PCD Journal Vol 5, No 1, (2017)

PCD Journal Vol III no 1-2 2011

Mar 9 2017
Mar 9 2017

Rencana pemerintah Indonesia untuk divestasi tambang PT Freeport Indonesia menuai polemik. Diskusi terbuka ini akan membahas sejumlah pertanyaan yang mencuat dalam polemik, seperti benarkah divestasi diterapkan untuk kesejahteraan rakyat? Selain itu,  jika divestasi jadi diterapkan, siapkah pemerintah Indonesia menanggung kerugian investasi jika operasi tambang surut di kemudian hari ? 

[Tautan terkait]

Feb 22 2017
Feb 22 2017

Serial Round Table Discussion akan menghadirkan Colum Graham, peneliti dan kandidat doktor dari Australian National University (ANU) sebagai pemantik diskusi mengenai isu kontemporer ketahanan masyarakat pedesaan.

Feb 14 2017
Feb 14 2017

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2017, Klinik Politik menghadirkan Aris Setyawan Yodi, Asisten Peneliti PolGov sebagai pembicara. Acara dialog interaktif kerjasama antara POLGOV dan RRI Yogyakarta ini akan mengangkat topik literasi politik bagi pemilih.

 

Jan 9 2017
Jan 20 2017

Pelatihan bagi para pembuat kebijakan, praktisi, aktivis, peneiliti, dan wartawan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di negara Asia Pasifik. Pelatihan yang pada tahun ini memasuki tahun keempat mengangkat tema "Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik"

Nov 9 2016
Nov 9 2016

Serial Round Table Discussion akan menghadirkan Azifah R. Astrina (Master of Political Science Astrakhan State University Russian Federation) sebagai pemantik diskusi mengenai Rusia dalam geografi dan sejarah. Bergabunglah dalam diskusi ini pada Rabu (9 November 2016) di Ruang BA 403 pada pukul 15.30 - 17.00 WIB.

 

Mohon konfirmasi kehadiran melalui What's App di nomor 085239363946 (Juru) dengen format (Nama_Instansi)

Desentralisasi di Indonesia yang berjalan sejak 1999 tampaknya telah mencapai salah satu tujuannya, yaitu kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Terlebih lagi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, banyak bermunculan tokoh baru di level lokal yang berhasil memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Bahkan, tokoh-tokoh lokal itu pun kemudian menjadi tokoh nasional yang populer, bukan saja di kalangan warga daerahnya, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.

The book “On Human Rights and Democracy: State, Violation and Social Structure Injustice” is the first book that compiled students’ paper in the topic of human rights and democracy published by the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Since 2010, the Department has been part of the joint collaboration in delivering Master Degree Program on Human Rights and Democracy with the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (serve as the main hub since 2016) and some other universities in Asia Pacific (Ateneo University, the Philippine; Kathmandu School of Law, Nepal; and Colombo University, Srilanka). This collaboration has been giving scholarships to human rights and democracy activists in Asia Pacific, as part of the efforts to strengthen human rights protection and democratization in the region.

Kajian-kajian tentang persoalan demoktasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Sebagai contoh adalah Vedi R. Hadiz yang secara konsisten banyak mengelaborasi topik ini. Dengan menggunakan perspektif Marxist, analisanya tentang alorgi kapitalis yang bertahan lama dalam konteks politik lokal di Indonesia serta akibat buruknya bagi demokrasi sangatlah menarik dan memancing keinginan untuk mencari penjelasan yang lebih jauh.

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.

Bedah Buku

Bedah Buku

Kawasan Pesisir Semarang-Demak mengalami penurunan permukaan tanah tiap tahunnya lantaran pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir baik dalam bentuk industri maupun rencana pembangunan tanggul dan tol laut, perubahan iklim, ekstraksi air tanah yang berlebihan dan pembebanan bangunan yang tinggi. Penurunan Permukaan tanah tersebut berakibat pada terjadinya banjir dan abrasi yang berdampak fatal pada pemukiman warga sekitar yang mengakibatkan penduduk Tambak Lorok, Tanjung Mas dan Kamijen harus meninggikan rumah per sepuluh tahun setinggi 2,5 meter dengan biaya mencapai Rp 600.000/truk bermuatan tanah urug.

Rabu, 13 Mei 2020, diskusi dan soft launching Buku "Menegosiasi Ulang Indonesia" digelar via live streaming bersama Abdul Gaffar Karim (Penulis Buku, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM), Maria J.C. Schouten (Gurubesar Antropologi di Universidade da Beira Interior, Portugal) dan Valina Singka Subekti (Gurubesar Ilmu Politik di Universitas Indonesia).

Pesatnya perkembangan teknologi digital sejalan dengan pertumbuhan jumlah data. Salah satu pemicu pertambahan jumlah data tersebut adalah masifnya penggunan perangkat mobile dan penggunaan media sosial.

Arcandra yang membuka pelatihan bertajuk “Advancing Accoutable Resource Governance in Asia Pasific 2018” pada Selasa (9/1). Pelatihan yang diikuti oleh 28 peserta dari tujuh negara ini diselenggarakan oleh Research Centre for Politics and Government (PoLGoV), Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM bekerja sama dengan Natural Resource Governance Institute (NRGI) di Belitung.

Partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen dalam pencalonan kandidat anggota dewan, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang rendah.