Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.

PERAYAAN hari buruh tahun 2017 ini ditandai catatan sejarah berupa perjuangan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) di kabupaten Bekasi dalam mendorong salah satu kader terbaiknya, Obon Tabroni, menjadi calon bupati Kabupaten Bekasi di pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini. Perolehan suara Obon sebanyak 200 ribu lebih sedikit, atau 17,6 persen kalah dari petahana memperoleh suara hampir 40 persen. Mengapa Obon kalah?

Protes paling keras yang secara tradisional dikenal hanyalah tapa pepe, berjemur bertelanjang dada di antara beringin kurung meminta keadilan Sultan. Sehingga, protes besar 15 September lalu yang salah satu spanduknya antara lain berbunyi "Paku Alam Jangan Pelit", perlu disikapi dalam konteks masyarakat yang berubah.

PCD Journal Vol 5, No 1, (2017)

PCD Journal Vol III no 1-2 2011

Mar 9 2017
Mar 9 2017

Rencana pemerintah Indonesia untuk divestasi tambang PT Freeport Indonesia menuai polemik. Diskusi terbuka ini akan membahas sejumlah pertanyaan yang mencuat dalam polemik, seperti benarkah divestasi diterapkan untuk kesejahteraan rakyat? Selain itu,  jika divestasi jadi diterapkan, siapkah pemerintah Indonesia menanggung kerugian investasi jika operasi tambang surut di kemudian hari ? 

[Tautan terkait]

Feb 22 2017
Feb 22 2017

Serial Round Table Discussion akan menghadirkan Colum Graham, peneliti dan kandidat doktor dari Australian National University (ANU) sebagai pemantik diskusi mengenai isu kontemporer ketahanan masyarakat pedesaan.

Feb 14 2017
Feb 14 2017

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2017, Klinik Politik menghadirkan Aris Setyawan Yodi, Asisten Peneliti PolGov sebagai pembicara. Acara dialog interaktif kerjasama antara POLGOV dan RRI Yogyakarta ini akan mengangkat topik literasi politik bagi pemilih.

 

Jan 9 2017
Jan 20 2017

Pelatihan bagi para pembuat kebijakan, praktisi, aktivis, peneiliti, dan wartawan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di negara Asia Pasifik. Pelatihan yang pada tahun ini memasuki tahun keempat mengangkat tema "Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik"

Nov 9 2016
Nov 9 2016

Serial Round Table Discussion akan menghadirkan Azifah R. Astrina (Master of Political Science Astrakhan State University Russian Federation) sebagai pemantik diskusi mengenai Rusia dalam geografi dan sejarah. Bergabunglah dalam diskusi ini pada Rabu (9 November 2016) di Ruang BA 403 pada pukul 15.30 - 17.00 WIB.

 

Mohon konfirmasi kehadiran melalui What's App di nomor 085239363946 (Juru) dengen format (Nama_Instansi)

Desentralisasi di Indonesia yang berjalan sejak 1999 tampaknya telah mencapai salah satu tujuannya, yaitu kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Terlebih lagi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, banyak bermunculan tokoh baru di level lokal yang berhasil memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Bahkan, tokoh-tokoh lokal itu pun kemudian menjadi tokoh nasional yang populer, bukan saja di kalangan warga daerahnya, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.

The book “On Human Rights and Democracy: State, Violation and Social Structure Injustice” is the first book that compiled students’ paper in the topic of human rights and democracy published by the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Since 2010, the Department has been part of the joint collaboration in delivering Master Degree Program on Human Rights and Democracy with the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (serve as the main hub since 2016) and some other universities in Asia Pacific (Ateneo University, the Philippine; Kathmandu School of Law, Nepal; and Colombo University, Srilanka). This collaboration has been giving scholarships to human rights and democracy activists in Asia Pacific, as part of the efforts to strengthen human rights protection and democratization in the region.

Kajian-kajian tentang persoalan demoktasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Sebagai contoh adalah Vedi R. Hadiz yang secara konsisten banyak mengelaborasi topik ini. Dengan menggunakan perspektif Marxist, analisanya tentang alorgi kapitalis yang bertahan lama dalam konteks politik lokal di Indonesia serta akibat buruknya bagi demokrasi sangatlah menarik dan memancing keinginan untuk mencari penjelasan yang lebih jauh.

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.

Arcandra yang membuka pelatihan bertajuk “Advancing Accoutable Resource Governance in Asia Pasific 2018” pada Selasa (9/1). Pelatihan yang diikuti oleh 28 peserta dari tujuh negara ini diselenggarakan oleh Research Centre for Politics and Government (PoLGoV), Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM bekerja sama dengan Natural Resource Governance Institute (NRGI) di Belitung.

Partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen dalam pencalonan kandidat anggota dewan, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang rendah.

Ringkasan Kegiatan PolGov

Laporan Kegiatan PolGov

Mulai Maret 2017,sejumlah riset PolGov akan memasuki tahap pengambilan data lapangan. Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 12 riset di sejumlah daerah.

Ringkasan Kegiatan PolGov

Laporan Kegiatan PolGov

Pada Januari - Februari 2017, PolGov melakukan serangkaian kegiatan yang terdiri atas riset, pelatihan, diskusi, dan publikasi.

Program kuliah "HAM dan Demokratisasi: Human Right Norms and Mechanism" membuka pendaftaran bagi mahasiswa S2, FISIPOL, UGM untuk mengikuti sesi rangkaian perkuliahan pada 1 - 3 Februari 2017. Pendaftaran dibatasi bagi tujuh orang peserta pendaftar pertama.