Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, sempat viral lantaran kemarahannya berkenaan dengan pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung. Mobil PCR tersebut pada mulanya dipesan oleh Walikota Surabaya pada BNPB guna menyelesaikan masalah COVID-19 di Surabaya. Data per 12 Juni 2020 pun menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia yakni 7.421 kasus. Kasus pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung penyebab kemarahan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi antartingkatan pemerintah daerah yang meluas dan mendalam menjadi konflik koordinasi antar pemerintah.

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kepercayaan publik berperan penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 mendapat dukungan yang luas. Oleh karenanya, policy brief ini mengandung 4 hal penting bagi pemerintah guna tercapainya dukungan publik yang kuat sehingga efektifitas kebijakan dalam menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 meningkat.

Tatanan 'New Normal' merupakan salah satu fase baru penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Indonesia mulai membuka ruang agar aktivitas produksi ekonomi dapat berjalan secara 'normal' kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Pemberitaan tentang penanganan COVID-19 melalui tatanan new normal menguat semenjak 18 Mei 2020 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarkat berdamai dengan COVID-19 dan mempersiapkan melakukan aktivitas lagi sebelum pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada 26 Mei 2020, pemberitaan ini melonjak ketika Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang persiapan pemerintah menjalankan tatanan new normal. Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis terhadap media online di Indonesia terkait pemberitaan tatanan new normal dan menemukan empat poin hasil analisis pemberitaan.

Apakah makna dari daerah rawan? Pada tahun 2019, setidaknya terdapat empat tipe daerah rawan yang diidentifikasi oleh KPU yakni 1) daerah dengan partisipasi rendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Lantaran hal tersebut, daerah rawan memerlukan strategi sosialisasi yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa kerawanan berupa potensi pelanggaran pemilu dan konflik cukup relevan dalam menjelaskan pemilu di DIY. Mengapa? Hal ini terjadi lantaran masifnya kampanye online maupun offline oleh berbagai kelompok selama pelaksanaan pemilu. Adapun keberadaan "geng" yang secara tidak langsung terafiliasi dengan parpol maupun kandidat dalam pemilu memperkuat potensi pelanggaran dan konflik dalam pemilu.

Desentralisasi di Indonesia yang berjalan sejak 1999 tampaknya telah mencapai salah satu tujuannya, yaitu kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Terlebih lagi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, banyak bermunculan tokoh baru di level lokal yang berhasil memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Bahkan, tokoh-tokoh lokal itu pun kemudian menjadi tokoh nasional yang populer, bukan saja di kalangan warga daerahnya, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.

The book “On Human Rights and Democracy: State, Violation and Social Structure Injustice” is the first book that compiled students’ paper in the topic of human rights and democracy published by the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Since 2010, the Department has been part of the joint collaboration in delivering Master Degree Program on Human Rights and Democracy with the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (serve as the main hub since 2016) and some other universities in Asia Pacific (Ateneo University, the Philippine; Kathmandu School of Law, Nepal; and Colombo University, Srilanka). This collaboration has been giving scholarships to human rights and democracy activists in Asia Pacific, as part of the efforts to strengthen human rights protection and democratization in the region.

Kajian-kajian tentang persoalan demoktasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Sebagai contoh adalah Vedi R. Hadiz yang secara konsisten banyak mengelaborasi topik ini. Dengan menggunakan perspektif Marxist, analisanya tentang alorgi kapitalis yang bertahan lama dalam konteks politik lokal di Indonesia serta akibat buruknya bagi demokrasi sangatlah menarik dan memancing keinginan untuk mencari penjelasan yang lebih jauh.

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.