Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.

Desentralisasi di Indonesia yang berjalan sejak 1999 tampaknya telah mencapai salah satu tujuannya, yaitu kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Terlebih lagi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, banyak bermunculan tokoh baru di level lokal yang berhasil memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Bahkan, tokoh-tokoh lokal itu pun kemudian menjadi tokoh nasional yang populer, bukan saja di kalangan warga daerahnya, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.

The book “On Human Rights and Democracy: State, Violation and Social Structure Injustice” is the first book that compiled students’ paper in the topic of human rights and democracy published by the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Since 2010, the Department has been part of the joint collaboration in delivering Master Degree Program on Human Rights and Democracy with the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (serve as the main hub since 2016) and some other universities in Asia Pacific (Ateneo University, the Philippine; Kathmandu School of Law, Nepal; and Colombo University, Srilanka). This collaboration has been giving scholarships to human rights and democracy activists in Asia Pacific, as part of the efforts to strengthen human rights protection and democratization in the region.

Kajian-kajian tentang persoalan demoktasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Sebagai contoh adalah Vedi R. Hadiz yang secara konsisten banyak mengelaborasi topik ini. Dengan menggunakan perspektif Marxist, analisanya tentang alorgi kapitalis yang bertahan lama dalam konteks politik lokal di Indonesia serta akibat buruknya bagi demokrasi sangatlah menarik dan memancing keinginan untuk mencari penjelasan yang lebih jauh.

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.