Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.

Ketika beberapa orang diberi pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang politik? Sudah dapat diduga, akan ada beraneka macam jawaban. Salah satunya, mungkin dijawab tanpa berpikir panjang, tahu tentang politik dari pendidikan yang ditempuh di sekolah. Menurutnya, sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran politik pada masyarakat awam. Pembelajaran politik, diberikan baik langsung maupun tidak langsung, kepada individu semenjak anakanak. Sebagaimana diketahui mulai dari sekolah dasar, guru telah mengajarkan kepada para siswa, misalnya mengenai dasar negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera negara. Di sekolah menengah tingkat pertama ataupun atas, guru mengenalkan model sistem pemerintahan, lembaga negara/pemerintahan, dan lembaga politik seperti partai politik.

Konteks governance dalam Global Value Chain (GVC), pola relasi antara inkubator dengan startup menunjukkan kecenderungan ke arah pola dialogis dan egaliter. Pola hubungan berlansung secara kompleks sehingga terjalin ketergantungan antara kedua belah pihak. Startup membutuhkan aktor personal maupun institusi yang mempunyai kapasitas tertentu untuk memastikan inovasi dapat berjalan.

Monograf ini memaparkan skema dan praktik kebijakan untuk meredistribusi pendapatan melimpah dari sektor ekstraktif. – Selama ini keuntungan eksesif dari industri ekstraktif, yang sering disebut sebagai rente, hanya dinikmati oleh segelintir elit dan tak benar-benar menetes ke masyarakat.

Argumen inti buku ini adalah kewarganegaraan diproduksi dan dipraktikkan melalui gerakan melawan ketidakadilan. Gerakan berbentuk perjuangan ini digerakkan oleh orang-orang di tingkat akar rumput dan kelas menengah yang merepresentasikan aktivisme dan organisasi. Selain menuntut pengakuan budaya, keadilan sosial dan ekonomi, gerakan ini juga merupakan ekspresi representasi populer.

Buku berisi kumpulan artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan sejumlah jaringan advokasi Publish What You Pay (PWYP) Asia untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif di Indonesia dan sejumlah negara di sekitarnya.