Jakarta, 26 September 2023–Tahun elektoral semakin mendekat. Kelompok pemuda (milenial) menjadi sasaran strategis
melihat potensinya yang sangat besar hingga mencapai 56,45% atau sekitar 113 juta pemilih. Salah
satu kelompok pemilih muda adalah mahasiswa. Opini dan preferensi mahasiswa menjadi sentral
karena tingkat literasi dan perhatian mereka pada isu-isu publik dan dinamika politik bisa
berimplikasi pada sikap politik kelompok pemilih lain. Sehingga memahami preferensi politik
kelompok mahasiswa dalam pemilu dan isu publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
Survei ini merupakan upaya dalam memetakan opini dan preferensi politik tersebut.
Survei dilakukan selama dua minggu, dari 24 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023 terhadap 719
mahasiswa yang tersebar di lebih dari 30 perguruan tinggi dari berbagai provinsi di Indonesia.
Upaya menjangkau mahasiswa melibatkan dosen dan peneliti yang mengajar di universitas
tersebut yang juga merupakan jaringan akademisi dan peneliti Research Centre “PolGov”.
Pengambilan sampel (responden) di dalam survei ini menggunakan metode chain-referral
sampling atau juga jamak dikenal snowball sampling dengan dapat merekrut mahasiswa lain
sebagai responden survei. Mode pengumpulan data adalah self-enumeration atau sering juga
disebut self-administered survey dimana mahasiswa melakukan pengisian survei di dalam platform
Qualtrics secara mandiri melalui gawai masing-masing.
Singkatnya, metode sampling dalam survei ini adalah non-probabilistic sehingga responden dalam
survei ini tidak mewakili populasi mahasiswa di Indonesia, yang merupakan limitasi di dalam
survei ini. Jumlah responden dan sebarannya dari berbagai daerah dimaksudkan untuk
menggambarkan opini dan preferensi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dan beragam latar
belakang.
Garis besar temuan survei ini adalah sebagaimana berikut:
Pertama, hampir separuh dari responden mahasiswa dalam survei ini menyatakan bahwa
ketersediaan lapangan kerja (47,30%) adalah isu yang dianggap paling mendesak diperhatikan
oleh calon presiden ke depan, meskipun penegakan hukum (20,66%) dan biaya pendidikan
(13.71%) juga adalah hal yang dianggap mendesak untuk diperhatikan.
Kedua, terkait dengan evaluasi lembaga dengan skor penilaian 0-100, di antara lembaga-lembaga
yudikatif yang independen dari cabang kekuasaan eksekutif, MA mendapatkan tingkat
kepercayaan paling tinggi (60.34) sementara KPK (52.72) mendapatkan skor terendah. Sementara
itu, di antara lembaga-lembaga cabang eksekutif, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi
sementara POLRI (44,18) terendah. Di antara lembaga-lembaga intermediari, cabang
penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, BAWASLU, dan DKPP mendapatkan tingkat
kepercayaan yang hampir sama sekitar 56, sedangkan DPR (40.61) adalah yang terendah.
Ketiga, terkait dengan pilihan politik partai, lebih dari separuh responden mahasiswa (56.85%)
masih belum memutuskan atau merasahasiakan pilihan partainya, meskipun Gerindra (11.07%),
PDIP (8.63%), Golkar (4.69%), dan Nasdem (4.32%) menjadi partai dengan pilihan terbanyak di
atas 4%.
Keempat, terkait dengan pilihan politik figur Bacapres, pemilih teridentifikasi terbanyak
menyatakan pilihannya pada Prabowo Subianto (17.92%), lalu Ganjar Pranowo (13.96%), dan
terakhir Anies Baswedan (10.38%), sementara 53% responden mahasiswa tidak teridentifikasi
pilihan politiknya. Analisis lebih lanjut berdasarkan pengukuran kedekatan dencan figur Bacapres,
tingkat keterpilihan Prabowo (30.19%) dan Ganjar (30.00%) sangat kompetitif, sementara Anies
(18.30%) cukup tertinggal.
Sebagai akhiran, rilis ini diharapkan mampu mendorong para kandidat capres dan elit partai untuk
mempertimbangkan preferensi dan isu yang menjadi perhatian mahasiswa di dalam platform dan
agenda politiknya. read more

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.

Topik

: Tata Kelola Pemilu

Proyek

: Program Peningkatan Rasionalitas Pemilih Pemilu

Tipe

: Ringkasan Kebijakan

Tahun

: 2014

Lokasi Riset

: Indonesia

Penulis

: Research Center for Politics and Government (PolGov)

Rekanan

: The Asia Foundation

Tag

: Pemilu read more

Apakah makna dari daerah rawan? Pada tahun 2019, setidaknya terdapat empat tipe daerah rawan yang diidentifikasi oleh KPU yakni 1) daerah dengan partisipasi rendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Lantaran hal tersebut, daerah rawan memerlukan strategi sosialisasi yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa kerawanan berupa potensi pelanggaran pemilu dan konflik cukup relevan dalam menjelaskan pemilu di DIY. Mengapa? Hal ini terjadi lantaran masifnya kampanye online maupun offline oleh berbagai kelompok selama pelaksanaan pemilu. Adapun keberadaan “geng” yang secara tidak langsung terafiliasi dengan parpol maupun kandidat dalam pemilu memperkuat potensi pelanggaran dan konflik dalam pemilu. read more

–

Topik

: Politik Desentralisasi

Proyek

: Program Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Buru

Tipe

: Laporan Akhir

Tahun

: 2014

Lokasi Riset

: Buru, Maluku, Indonesia

Penerbit

: Research Center for Politics and Government (PolGov)

Rekanan

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru

Tag

: Pemilu

Buku Digital – PDF

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 menghadapi tantangan baru dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada tahun-tahun sebelumnya, yakni pandemi COVID-19. Pandemi ini melanda semua negara yang berakibat pada penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara ditunda, namun terdapat pula negara-negara yang memilih untuk tetap menyelenggarakannya. Sama halnya dengan negara-negara di dunia, dilema penyelenggaraan pemilihan umum juga dialami oleh Indonesia. Riset yang dilakukan oleh Laboratorium Big Data Analytics ini melihat kontroversi penyelenggaraan pilkada berbasis pada aktor, institusi, dan isu-isu kunci. Adapun rumusan masalah yang menjadi basis penelitian ini ialah: 1. Bagaimana wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 dari sudut pandang aktor dan isu kunci? 2. Bagaimana respon warganet terkait wacana penundaan Pilkada Serentak 2020? Penelitian yang dilakukan oleh Lab. Big Data Analytics didasarkan pada penggunaan dua data set yakni pemberitaan media online terkait topik penundaan pilkada yang diambil dari tanggal 1 Maret – 30 September 2020 dengan kata kunci “tunda pilkada”, “penundaan pilkada”, “menunda pilkada”, “tunda pemilu”, “penundaan pemilu”, “menunda pemilu”, dan data set perbincangan di media sosial Twitter dengan topik penundaan pilkada yang diambil dari rentang waktu dan kata kunci yang sama. read more

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal. read more

Studi tentang perkawinan di enam provinsi ini bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi perkawinan. Studi ini menemukan bahwa perkawinan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Estimasi nilai ekonomi kegiatan perkawinan mencapai puluhan hingga ratusan milyar per tahun di setiap lokasi penelitian. Meskipun demikian, jumlah biaya yang ditelan dalam setiap pernikahan sangat bervariasi. Tinggi rendahnya kebutuhan pembiayaan perkawinan dipengaruhi oleh pendapatan, prestise sosial, prosesi/tahapan adat yang diikuti, dan sumber pendanaan pernikahan. read more

Voters abstention merupakan hal yang sering terjadi di setiap pemilihan umum dan menjadi kekhawatiran banyak negara lantaran hal tersebut berpotensi untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemenang pemilu. Fenomena tersebut pun terjadi secara ekstrim di Kota Medan, Sumatera Utara yang pada pilkada walikota tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu hanya mencapai 25,38%, sedangkan tingkat abstention mencapai 74,62%. Mengapa terjadi demikian? Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan secara behavioral maupun institutional yang menyebabkan tingginya voters abstention di Kota Medan. read more

Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Topik

: Tata Kelola Pemilu

Tipe

: Laporan Akhir

Tahun

: 2017

Penulis

: Amalinda Savirani , Abdul Gaffar Karim, Desi Rahmawati read more

Kumpulan makalah ini berisi lebih dari 30 tulisan dari para akademisi, praktisi, dan pengamat perbatasan yang terlibat dalam Lokakarya Pencarian Model Pengelolaan Lintas Perbatasan Malaysia-Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Utara Malaysia (UUM) bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.

Topik

: Tata Kelola Perbatasan read more