Kajian Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Topik

Politik Desentralisasi

Proyek

Program Implementasi Sustainable Capacity Building for Decentralization Project

Tipe

Laporan Akhir

Lokasi Riset

: 2011

Tahun

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Penulis

Bayu Dardias, Nur Azizah, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu

Penerbit

Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM

Rekanan

PT. Duta Hari Murthi Consultants

Tag

: Pemilu

Buku Digital – PDF