Polgov Logo

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 menghadapi tantangan baru dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada tahun-tahun sebelumnya, yakni pandemi COVID-19. Pandemi ini melanda semua negara yang berakibat pada penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara ditunda, namun terdapat pula negara-negara yang memilih untuk tetap menyelenggarakannya. Sama halnya dengan negara-negara di dunia, dilema penyelenggaraan pemilihan umum juga dialami oleh Indonesia. Riset yang dilakukan oleh Laboratorium Big Data Analytics ini melihat kontroversi penyelenggaraan pilkada berbasis pada aktor, institusi, dan isu-isu kunci. Adapun rumusan masalah yang menjadi basis penelitian ini ialah: 1. Bagaimana wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 dari sudut pandang aktor dan isu kunci? 2. Bagaimana respon warganet terkait wacana penundaan Pilkada Serentak 2020? Penelitian yang dilakukan oleh Lab. Big Data Analytics didasarkan pada penggunaan dua data set yakni pemberitaan media online terkait topik penundaan pilkada yang diambil dari tanggal 1 Maret - 30 September 2020 dengan kata kunci "tunda pilkada", "penundaan pilkada", "menunda pilkada", "tunda pemilu", "penundaan pemilu", "menunda pemilu", dan data set perbincangan di media sosial Twitter dengan topik penundaan pilkada yang diambil dari rentang waktu dan kata kunci yang sama.

Tatanan 'New Normal' merupakan salah satu fase baru penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Indonesia mulai membuka ruang agar aktivitas produksi ekonomi dapat berjalan secara 'normal' kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Pemberitaan tentang penanganan COVID-19 melalui tatanan new normal menguat semenjak 18 Mei 2020 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarkat berdamai dengan COVID-19 dan mempersiapkan melakukan aktivitas lagi sebelum pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada 26 Mei 2020, pemberitaan ini melonjak ketika Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang persiapan pemerintah menjalankan tatanan new normal. Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis terhadap media online di Indonesia terkait pemberitaan tatanan new normal dan menemukan empat poin hasil analisis pemberitaan.

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, sempat viral lantaran kemarahannya berkenaan dengan pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung. Mobil PCR tersebut pada mulanya dipesan oleh Walikota Surabaya pada BNPB guna menyelesaikan masalah COVID-19 di Surabaya. Data per 12 Juni 2020 pun menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia yakni 7.421 kasus. Kasus pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung penyebab kemarahan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi antartingkatan pemerintah daerah yang meluas dan mendalam menjadi konflik koordinasi antar pemerintah.

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kepercayaan publik berperan penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 mendapat dukungan yang luas. Oleh karenanya, policy brief ini mengandung 4 hal penting bagi pemerintah guna tercapainya dukungan publik yang kuat sehingga efektifitas kebijakan dalam menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 meningkat.

Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM Yogyakarta, Amalinda Savirani menambahkan, temuan lain yaitu PDAM sendiri masih menggunakan ATDm sebagai salah satu sumber air bakunya.

Salah satu tim peneliti, Bosman Batubara yang juga mahasiswa Program Doktor pada IHE Delft Institute for Water Education mengatakan, di antara temuan atau hasil kajiannya tersebut menunjukkan ketergantungan Semarang yang besar pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari (79,7%). Dari persentase tersebut, sebanyak 48,6 % di antaranya menggunakan air tanah dalam dan 31,1 % menggunakan air tanah dangkal.

PCD Journal Vol 8 No.1 (2020)

PCD Journal Vol 7 No.1 (2019)

PCD Journal Vol 7 No.2 (2019)

PCD Journal Vol 6 No.2 (2018)

Mar 9 2017
Mar 9 2017

Rencana pemerintah Indonesia untuk divestasi tambang PT Freeport Indonesia menuai polemik. Diskusi terbuka ini akan membahas sejumlah pertanyaan yang mencuat dalam polemik, seperti benarkah divestasi diterapkan untuk kesejahteraan rakyat? Selain itu,  jika divestasi jadi diterapkan, siapkah pemerintah Indonesia menanggung kerugian investasi jika operasi tambang surut di kemudian hari ? 

[Tautan terkait]

Feb 22 2017
Feb 22 2017

Serial Round Table Discussion akan menghadirkan Colum Graham, peneliti dan kandidat doktor dari Australian National University (ANU) sebagai pemantik diskusi mengenai isu kontemporer ketahanan masyarakat pedesaan.

Feb 14 2017
Feb 14 2017

Dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2017, Klinik Politik menghadirkan Aris Setyawan Yodi, Asisten Peneliti PolGov sebagai pembicara. Acara dialog interaktif kerjasama antara POLGOV dan RRI Yogyakarta ini akan mengangkat topik literasi politik bagi pemilih.

 

Jan 9 2017
Jan 20 2017

Pelatihan bagi para pembuat kebijakan, praktisi, aktivis, peneiliti, dan wartawan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di negara Asia Pasifik. Pelatihan yang pada tahun ini memasuki tahun keempat mengangkat tema "Penguatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik"

Nov 9 2016
Nov 9 2016

Serial Round Table Discussion akan menghadirkan Azifah R. Astrina (Master of Political Science Astrakhan State University Russian Federation) sebagai pemantik diskusi mengenai Rusia dalam geografi dan sejarah. Bergabunglah dalam diskusi ini pada Rabu (9 November 2016) di Ruang BA 403 pada pukul 15.30 - 17.00 WIB.

 

Mohon konfirmasi kehadiran melalui What's App di nomor 085239363946 (Juru) dengen format (Nama_Instansi)

The book “On Human Rights and Democracy: State, Violation and Social Structure Injustice” is the first book that compiled students’ paper in the topic of human rights and democracy published by the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Since 2010, the Department has been part of the joint collaboration in delivering Master Degree Program on Human Rights and Democracy with the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (serve as the main hub since 2016) and some other universities in Asia Pacific (Ateneo University, the Philippine; Kathmandu School of Law, Nepal; and Colombo University, Srilanka). This collaboration has been giving scholarships to human rights and democracy activists in Asia Pacific, as part of the efforts to strengthen human rights protection and democratization in the region.

Desentralisasi di Indonesia yang berjalan sejak 1999 tampaknya telah mencapai salah satu tujuannya, yaitu kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Terlebih lagi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, banyak bermunculan tokoh baru di level lokal yang berhasil memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Bahkan, tokoh-tokoh lokal itu pun kemudian menjadi tokoh nasional yang populer, bukan saja di kalangan warga daerahnya, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Kajian-kajian tentang persoalan demoktasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Sebagai contoh adalah Vedi R. Hadiz yang secara konsisten banyak mengelaborasi topik ini. Dengan menggunakan perspektif Marxist, analisanya tentang alorgi kapitalis yang bertahan lama dalam konteks politik lokal di Indonesia serta akibat buruknya bagi demokrasi sangatlah menarik dan memancing keinginan untuk mencari penjelasan yang lebih jauh.

Seri Diskusi Akademis

Evaluasi Pilkada Serentak 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya menghadapi sejumlah tantangan-tantangan baru terkait konteks pandemi. Dalam aspek regulasi, menurut Arief Budiman, Ketua KPU RI, dikeluarkannya Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak 2020 tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan-peraturan turunan dengan waktu yang singkat. Dalam aspek partisipasi pemilih, KPU memiliki tugas lebih agar tagret partisipasi pemilih tercapai. Pemilihan tanggal penyelenggaran pilkada juga menjadi tantangan bagi KPU. Pasalnya, pemilihan umum yang biasanya diadakan di pertengahan tahun kini dilaksanakan di akhir tahun dengan faktor cuaca yang berbeda. Di beberapa lokasi, situasi banjir menjadi halangan penyelenggaran pemilu dan pengantaran logistik tidak terjadi tepat waktu lantaran adanya halangan cuaca.

Big Data Analytics telah melakukan riset berdasarkan pada media online berkaitan dengan ASN atau PNS, netralitas dan pilkada, pemilu atau pilgub. Riset yang meneliti 8.662 artikel dari 189 portal media dari rentang waktu 4 April 2020 sampai 6 November 2020 ini menunjukkan bahwa isu netralitas ASN telah selalu disorot, namun tidak selalu dibahas tuntas. Adapun ASN dengan kendali wilayah memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip netralitas. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa penggunaan media sosial menjadi sorotan dalam pelanggaran ASN lantaran platfrom media sosial merupakan tempat yang paling sering dilakukannya pelanggaran ketidaknetralan ASN.

Seri Diskusi Akademis

Webinar

Ungkapan "Ruang gelap yang penuh misteri" atau "kebun rahasia partai politik" seringkali menggambarkan proses pencalonan kandidat atau seleksi partai politik lantaran prosesnya yang bersifat sentralistis, dan cenderung tertutup.. Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 2008 telah mengatur bahwa pencalonan dilakukan dengan mekanisme demokratis dan terbuka sesuai dengan ketentuan internal partai. Walau demikian, hingga kini tidak ada tolak ukur guna mengetahui sejauh mana partai politik menerapkan mekanisme yang demokratis dan terbuka dalam proses seleksi dan pencalonan. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan yang terbatas untuk menjamin derajat demokrasi dalam proses tersebut.

Bedah Buku

Bedah Buku

Kawasan Pesisir Semarang-Demak mengalami penurunan permukaan tanah tiap tahunnya lantaran pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir baik dalam bentuk industri maupun rencana pembangunan tanggul dan tol laut, perubahan iklim, ekstraksi air tanah yang berlebihan dan pembebanan bangunan yang tinggi. Penurunan Permukaan tanah tersebut berakibat pada terjadinya banjir dan abrasi yang berdampak fatal pada pemukiman warga sekitar yang mengakibatkan penduduk Tambak Lorok, Tanjung Mas dan Kamijen harus meninggikan rumah per sepuluh tahun setinggi 2,5 meter dengan biaya mencapai Rp 600.000/truk bermuatan tanah urug.

"Tata kelola air mengacu pada lingkup sistem politik, sosial, ekonomi, dan administratif untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan layanan air di berbagai tingkatan masyarakat" -Global Water Partnership-