Politik Desentralisasi

Politik desentralisasi telah lama menjadi fokus kajian PolGov. Sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada tahun 1999/2000, PolGov - melalui pendahulunya yaitu laboratorium PLOD/Ilmu Politik dan JIP/JPP - telah mengawal proses desentralisasi baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah.

Pada level pemerintah pusat, bentuk pengawalan PolGov antara lain menjadi konsultan langsung Departemen Dalam Negeri pada awal kebijakan desentralisasi pasca Orde Baru. Kemudian, PolGov berkolaborasi dengan sejumlah partner dalam epistemic community untuk mengkritisi, menggagas, dan mengusulkan perbaikan format kebijakan desentralisasi yang lebih sesuai untuk Indonesia. Sementara itu, pada level pemerintah daerah, PolGov mengadvokasi berbagai persoalan politik dan pemerintahan yang muncul di daerah melalui kegiatan riset, advokasi kebijakan, dan pelatihan. Dalam melakukan aktivitasnya, PolGov senantiasa mengedepankan pemahaman tentang konteks daerah dan bagaimana hal ini harus dinegosiasikan dengan kepentingan yang lebih luas. 

Hingga akhir tahun 2015, sebagian besar riset dan advokasi PolGov fokus pada kajian politik desentralisasi. Beberapa tema yang pernah dikerjakan antara lain, kajian pemekaran daerah otonom baru, desentralisasi asimetris, status keistimewaan daerah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, perumusan dan pengusulan arah pengembangan pemerintah daerah, arah kebijakan desentralisasi pemerintah nasional, dan lain sebagainya.

Tujuan :

  1. Menggali dinamika politik dan pemerintahan daerah di masa pemberlakuan desentralisasi/ otonomi daerah guna melihat variasi persoalan di daerah.
  2. Mengusulkan berbagai solusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan maupun pemerintah nasional untuk mengatasi persoalan desentralisasi.

Kajian dalam topik Politik Desentralisasi meliputi sejumlah tema:

  • Kajian-kajian tentang arah pengembangan daerah
  • Penguatan kelembagaan dan aparatur daerah, antara lain melalui optimalisasi kewenangan unit-unit pemerintah daerah, dan konsolidasi birokrasi untuk pembangunan
  • Monitoring dan evaluasi
  • Kajian-kajian tentang arah kebijakan desentralisasi

Publikasi sejumlah hasil riset dengan topik ini dapat Anda unduh di laman Riset Politik Desentralisasi.