Buku

The book “On Human Rights and Democracy: State, Violation and Social Structure Injustice” is the first book that compiled students’ paper in the topic of human rights and democracy published by the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. Since 2010, the Department has been part of the joint collaboration in delivering Master Degree Program on Human Rights and Democracy with the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, Thailand (serve as the main hub since 2016) and some other universities in Asia Pacific (Ateneo University, the Philippine; Kathmandu School of Law, Nepal; and Colombo University, Srilanka). This collaboration has been giving scholarships to human rights and democracy activists in Asia Pacific, as part of the efforts to strengthen human rights protection and democratization in the region.

Desentralisasi di Indonesia yang berjalan sejak 1999 tampaknya telah mencapai salah satu tujuannya, yaitu kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal. Terlebih lagi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung mulai tahun 2005, banyak bermunculan tokoh baru di level lokal yang berhasil memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Bahkan, tokoh-tokoh lokal itu pun kemudian menjadi tokoh nasional yang populer, bukan saja di kalangan warga daerahnya, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.

Ketika beberapa orang diberi pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang politik? Sudah dapat diduga, akan ada beraneka macam jawaban. Salah satunya, mungkin dijawab tanpa berpikir panjang, tahu tentang politik dari pendidikan yang ditempuh di sekolah. Menurutnya, sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran politik pada masyarakat awam. Pembelajaran politik, diberikan baik langsung maupun tidak langsung, kepada individu semenjak anakanak. Sebagaimana diketahui mulai dari sekolah dasar, guru telah mengajarkan kepada para siswa, misalnya mengenai dasar negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera negara. Di sekolah menengah tingkat pertama ataupun atas, guru mengenalkan model sistem pemerintahan, lembaga negara/pemerintahan, dan lembaga politik seperti partai politik.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.

Kajian-kajian tentang persoalan demoktasi di Indonesia pascareformasi banyak memfokuskan diri pada isu-isu seperti bosisme, disintegrasi, politik identitas, kekerasan komunal, kekuatan tradisional, dan berkembangnya institusi demokrasi liberal. Sementara itu, beberapa peneliti masih memandang perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan-kekuatan politik yang berakar pada Orde Baru masih berpengaruh. Sebagai contoh adalah Vedi R. Hadiz yang secara konsisten banyak mengelaborasi topik ini. Dengan menggunakan perspektif Marxist, analisanya tentang alorgi kapitalis yang bertahan lama dalam konteks politik lokal di Indonesia serta akibat buruknya bagi demokrasi sangatlah menarik dan memancing keinginan untuk mencari penjelasan yang lebih jauh.

Kemunculan komunitas relawan di Indonesia tidak serta merta muncul begitu saja layaknya sebuah trik sulap. Komunitas relawan tidak pula muncul tanpa adanya tujuan dan landasan kuat. Kebalikannya, kehadiran komunitas relawan banyak dilihat sebagai bentuk kesadaran politik dari kelas menengah di Indonesia, terutama sebagai ekspresi gerakan sosial-politik yang banyak muncul sejak memasuki era tahun 2010 ke atas hingga saat ini. Kehadiran komunitas-komunitas relawan, secara tidak langsung menjadi perubah wajah perpolitikan, terutama menjadi warna baru bagi kajian ilmu politik di Indonesia.

Argumen inti buku ini adalah kewarganegaraan diproduksi dan dipraktikkan melalui gerakan melawan ketidakadilan. Gerakan berbentuk perjuangan ini digerakkan oleh orang-orang di tingkat akar rumput dan kelas menengah yang merepresentasikan aktivisme dan organisasi. Selain menuntut pengakuan budaya, keadilan sosial dan ekonomi, gerakan ini juga merupakan ekspresi representasi populer.

Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.

Buku ini menjelaskan fenomena populisme melalui serangkaian pertanyaan, mengapa Indonesia di akhir 2016 tiba-tiba menjadi begitu jauh dari "Model Solo"Jokowi dalam menegosiasikan kontrak sosial? Mengapa dinamika Jakarta mengingatkan pada fenomena terpilihnya Donald Trump dan kemampuan politisi populis sayap kanan di Eropa yang meraih dukungan besar tidak saja dari kaum ekstrimis dan rasis tetapi juga dari kelas pekerja yang diabaikan?

Konteks governance dalam Global Value Chain (GVC), pola relasi antara inkubator dengan startup menunjukkan kecenderungan ke arah pola dialogis dan egaliter. Pola hubungan berlansung secara kompleks sehingga terjalin ketergantungan antara kedua belah pihak. Startup membutuhkan aktor personal maupun institusi yang mempunyai kapasitas tertentu untuk memastikan inovasi dapat berjalan.