Buku

Ketika beberapa orang diberi pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang politik? Sudah dapat diduga, akan ada beraneka macam jawaban. Salah satunya, mungkin dijawab tanpa berpikir panjang, tahu tentang politik dari pendidikan yang ditempuh di sekolah. Menurutnya, sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran politik pada masyarakat awam. Pembelajaran politik, diberikan baik langsung maupun tidak langsung, kepada individu semenjak anakanak. Sebagaimana diketahui mulai dari sekolah dasar, guru telah mengajarkan kepada para siswa, misalnya mengenai dasar negara, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera negara. Di sekolah menengah tingkat pertama ataupun atas, guru mengenalkan model sistem pemerintahan, lembaga negara/pemerintahan, dan lembaga politik seperti partai politik.

Konteks governance dalam Global Value Chain (GVC), pola relasi antara inkubator dengan startup menunjukkan kecenderungan ke arah pola dialogis dan egaliter. Pola hubungan berlansung secara kompleks sehingga terjalin ketergantungan antara kedua belah pihak. Startup membutuhkan aktor personal maupun institusi yang mempunyai kapasitas tertentu untuk memastikan inovasi dapat berjalan.

Politik kursi menggoda partai - tanpa pandang bulu ideologi apa yang digembar-gemborkan - untuk mengambil langkah pragmatis mencapai kekuasaan. termasuk PKS dengan ideologi Islam dan Demokrat dengan ideologi Nasionalis Relijius. Penulis menggunakan kosep tiga wajah partai Karz dan Mair dalam melihat dilema tersebut. Ia melihat keterikatan antara wajah partai di pusat dengan jabatan publik, wajah di jabatan publik dengan di akar rumput, dan wajah di akar rumput dengan di pusat. Di kaitan mana partai memiliki kekuatan, dan di kaitan mana partai masih memiliki kelemahan. Dari situ, Mentari menawarkan gagasan yang bisa dilakukan kedua partai untuk bertahan di panggung politik dan bisa mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tanpa harus menggadaikan ideologi yang diembannya.

Buku ini menjelaskan fenomena populisme melalui serangkaian pertanyaan, mengapa Indonesia di akhir 2016 tiba-tiba menjadi begitu jauh dari "Model Solo"Jokowi dalam menegosiasikan kontrak sosial? Mengapa dinamika Jakarta mengingatkan pada fenomena terpilihnya Donald Trump dan kemampuan politisi populis sayap kanan di Eropa yang meraih dukungan besar tidak saja dari kaum ekstrimis dan rasis tetapi juga dari kelas pekerja yang diabaikan?

Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.

Buku berisi kumpulan artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan sejumlah jaringan advokasi Publish What You Pay (PWYP) Asia untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif di Indonesia dan sejumlah negara di sekitarnya.

Argumen inti buku ini adalah kewarganegaraan diproduksi dan dipraktikkan melalui gerakan melawan ketidakadilan. Gerakan berbentuk perjuangan ini digerakkan oleh orang-orang di tingkat akar rumput dan kelas menengah yang merepresentasikan aktivisme dan organisasi. Selain menuntut pengakuan budaya, keadilan sosial dan ekonomi, gerakan ini juga merupakan ekspresi representasi populer.

Monograf ini memaparkan skema dan praktik kebijakan untuk meredistribusi pendapatan melimpah dari sektor ekstraktif. – Selama ini keuntungan eksesif dari industri ekstraktif, yang sering disebut sebagai rente, hanya dinikmati oleh segelintir elit dan tak benar-benar menetes ke masyarakat.

Dalam buku edisi revisi ini, paparan hubungan konfliktual elit-massa dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana proses berlangsungnya integrasi antara elit dan massa. Dalam konteks ini, pengintegrasian elit dan massa tidak hanya berarti menyatukan keduanya sehingga menghilangkan karakter masingmasing. Pengintegrasian dilakukan untuk mengelola perbedaan yang ada agar tidak memunculkan pertentangan yang berdampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat.

Buku ini mengkaji demokratisasi dalam kerangka politik transformatif. Selain membahas baik dan buruknya demokrasi di Indonesia, buku ini mengupas berbagai masalah dan peluang yang dihadapi para aktor gerakan demokrasi. Buku ini menawarkan strategi alternatif untuk mengembangkan dan memajukan demokrasi di Indonesia.