Politik Desentralisasi

Politik desentralisasi telah lama menjadi fokus kajian PolGov. Sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada tahun 1999/2000, PolGov – melalui pendahulunya yaitu laboratorium PLOD/Ilmu Politik dan JIP/JPP – telah mengawal proses desentralisasi baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah.

Pada level pemerintah pusat, bentuk pengawalan PolGov antara lain menjadi konsultan langsung Departemen Dalam Negeri pada awal kebijakan desentralisasi pasca Orde Baru. Kemudian, PolGov berkolaborasi dengan sejumlah partner dalam epistemic community untuk mengkritisi, menggagas, dan mengusulkan perbaikan format kebijakan desentralisasi yang lebih sesuai untuk Indonesia. Sementara itu, pada level pemerintah daerah, PolGov mengadvokasi berbagai persoalan politik dan pemerintahan yang muncul di daerah melalui kegiatan riset, advokasi kebijakan, dan pelatihan. Dalam melakukan aktivitasnya, PolGov senantiasa mengedepankan pemahaman tentang konteks daerah dan bagaimana hal ini harus dinegosiasikan dengan kepentingan yang lebih luas.

Hingga akhir tahun 2015, sebagian besar riset dan advokasi PolGov fokus pada kajian politik desentralisasi. Beberapa tema yang pernah dikerjakan antara lain, kajian pemekaran daerah otonom baru, desentralisasi asimetris, status keistimewaan daerah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, perumusan dan pengusulan arah pengembangan pemerintah daerah, arah kebijakan desentralisasi pemerintah nasional, dan lain sebagainya.

Tujuan :

Menggali dinamika politik dan pemerintahan daerah di masa pemberlakuan desentralisasi/ otonomi daerah guna melihat variasi persoalan di daerah.
Mengusulkan berbagai solusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan maupun pemerintah nasional untuk mengatasi persoalan desentralisasi.

Kajian dalam topik Politik Desentralisasi meliputi sejumlah tema:

Kajian-kajian tentang arah pengembangan daerah
Penguatan kelembagaan dan aparatur daerah, antara lain melalui optimalisasi kewenangan unit-unit pemerintah daerah, dan konsolidasi birokrasi untuk pembangunan
Monitoring dan evaluasi
Kajian-kajian tentang arah kebijakan desentralisasi

Publikasi sejumlah hasil riset dengan topik ini dapat Anda unduh di laman Riset Politik Desentralisasi.

Hasil Riset

Judul	Tahun	Penulis	Link Download
Grand Desain Program Kalesang Desa di Kabupaten Buru	2014	"Research Center for Politics and Government (PolGov) "
Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai	2013	Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM
Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Aceh dan Papua	2012	Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM
Desentralisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Integritas	2012	Longgina Novadona Bayo, Nur Azizah, Hasrul Hanif, Mada Sukmajati, Sigit Pamungkas, Abdul Gaffar Karim
Kajian Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul	2011	Bayu Dardias, Nur Azizah, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu
Decentralized Governance Sebagai Wujud Nyata dari Sistem Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi	2011	Purwo Santoso, Pratikno, Cornelis Lay , Abdul Gaffar Karim, Nur Azizah, Bayu Dardias
Kajian Rencana Pembentukan Kabupaten Muyu dari Kabupaten Boven Digoel	2010	Kajian Rencana Pembentukan Kabupaten Muyu dari Kabupaten Boven Digoel
Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Baru di Lombok Timur	2010	"Abdul Gaffar Karim, Bayu Dardias, Cornelis Lay , Haryanto, Miftah Adhi Ikhsanto, Nanang Indra Kurniawan, Nur Azizah "
Pengembangan Assymetrical Decentralization (Pembelajaran dari Lima Negara)	2009	Cornelis Lay , Abdul Gaffar Karim, Wawan Mas'udi, Sigit Pamungkas, Syarifudin
PP No. 41 tahun 2007 dan Sentralisasi Penataan Kelembagaan Daerah	2009	Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Program S2 Ilmu Politik)
Pengembangan Governability Pemerintahan di Garis Depan Wilayah RI: Haruskah dengan Pemekaran?	2009	Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Program S2 Ilmu Politik)
Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademis Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak	2006	Purwo Santoso, Cornelis Lay