Buku

Menampilkan 6 entri dari 6 hasil.  

Buku ini menjelaskan fenomena populisme melalui serangkaian pertanyaan, mengapa Indonesia di akhir 2016 tiba-tiba menjadi begitu jauh dari "Model Solo"Jokowi dalam menegosiasikan kontrak sosial? Mengapa dinamika Jakarta mengingatkan pada fenomena terpilihnya Donald Trump dan kemampuan politisi populis sayap kanan di Eropa yang meraih dukungan besar tidak saja dari kaum ekstrimis dan rasis tetapi juga dari kelas pekerja yang diabaikan?

Buku berisi kumpulan artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan sejumlah jaringan advokasi Publish What You Pay (PWYP) Asia untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif di Indonesia dan sejumlah negara di sekitarnya.

Monograf ini memaparkan skema dan praktik kebijakan untuk meredistribusi pendapatan melimpah dari sektor ekstraktif. – Selama ini keuntungan eksesif dari industri ekstraktif, yang sering disebut sebagai rente, hanya dinikmati oleh segelintir elit dan tak benar-benar menetes ke masyarakat.

Argumen inti buku ini adalah kewarganegaraan diproduksi dan dipraktikkan melalui gerakan melawan ketidakadilan. Gerakan berbentuk perjuangan ini digerakkan oleh orang-orang di tingkat akar rumput dan kelas menengah yang merepresentasikan aktivisme dan organisasi. Selain menuntut pengakuan budaya, keadilan sosial dan ekonomi, gerakan ini juga merupakan ekspresi representasi populer.

Dalam buku edisi revisi ini, paparan hubungan konfliktual elit-massa dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana proses berlangsungnya integrasi antara elit dan massa. Dalam konteks ini, pengintegrasian elit dan massa tidak hanya berarti menyatukan keduanya sehingga menghilangkan karakter masingmasing. Pengintegrasian dilakukan untuk mengelola perbedaan yang ada agar tidak memunculkan pertentangan yang berdampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat.

Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.