Buku

Menampilkan 5 entri dari 5 hasil.  

Buku ini dipahami sebagai langkah menuju dua arah: pertama, mendekonstruksi wacana kewarganegaraan liberal; dan kedua, mengkonstruksi adalah wujud dislokasi dari wacana kewarganegaraan.

Donimasi bahasan mengenai kewarganegaraan dewasa ini telah melangkah lebih jauh dari sekedar relasi antara hak dan kewajiban. Konsep kewarganegaraan kini harus menghadapi berbagai kritik yang muncul seiring dinamika sosial, kultural, dan ekonomi di era global posmodern.

Adalah benar bahwa kebanyakan aktor politik di Indonesia telah menyesuaikan diri terhadap aturan danb perundang-undangan yang berlaku dalam prosedur demokrasi. Namun, dengan memberikan prioritas kepada hasil dan kebiasaan-kebiasaan umum (budaya), banyak yang mengabaikan kelayakan infrastruktur demokrasi. Para aktor alternatif khususnya memiliki kapasitas yang kurang dalam menggunakan dan memajukan perangkat-perangkat demokrasi.

Buku ini bermula dari Buku Pemerintahan Desa di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVIII) Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Atas dorongan teman teman di JPP Fisipol UGM yang memandang bahwa buku-buku yang mengungkapkan pemerintahan desa di Indonesia dari kacamata politik masih sangat kurang, maka buku ini diterbitkan ulang dengan revisi seperlunya.

Demokrasi semestinya tidak bisa dilepaskan dari masalah kesejahteraan yang secara harfiah dihadapi masyarakat luas. Bila demokrasi hanya difokuskan pada masalah pertarungan, kontestasi, dan kandidasi, maka demokrasi hanya akan menjadi wahana selebrasi para elit. Mengaitkan dinamika demokrasi dengan ketimpangan struktur agraria merupakan salah satu upaya untuk terus mendialogkan demokrasi dengan masalah-masalah nyata yang dialami masyarakat luas.