Buku

Menampilkan 9 entri dari 9 hasil.  

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Tata Kelola

Kajian ini berbeda dengan pemahaman selama ini tentang esensi asosiasi antardaerah yang dianggap sebagai bagian korporatisasi negara. Kajian ini lebih mengasumsikan bahwa asosiasi-asosiasi antardaerah sebagai aktor dan bentuk jaringan dalam konteks tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Asumsi tersebut tentunya tetap memperhatikan konteks dan dinamisa politik maupun ekonomi yang tengah berkembang. Dengan asumsi ini pulalah asosiasi antardaerah bisa dilihat sebagai aktor dan jaringan yang dinamis.

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Desentralisasi

Persoalan pokok civil society di Indonesia adalah peningkatan yang diikuti oleh pluralisme isu, metode dan tingkat kedalaman pelibatan civil society di Indonesia belum mendapatkan penjelasan yang memadai, terutama yang didasarkan pada hasil riset yang serius dan mendalam. Yang terjadi kemudian adalah terbentuknya pemahaman publik yang bersifat stereotyping yang didasarkan pada spekulasi bahwa sebagian besar civil society di tingkat lokal baru mencapai derajat pelibatan rendah, yang dapat dilihat dari metode pelibatan yang didominasi oleh konsultasi. Sementara ruang keterlibatan sebagian besar baru mencapai tingkatan invited space atau dalam sejumlah kasus yang langka mencapai pada “conquered space”. Sejauhmanakah hal tersebut memiliki akar penjelasan empirik, akan menjadi pusat kajian penelitian ini.

Warna ideologi komunis yang melekat dalam gerakan Gerwani akhirnya menjadi pembunuh dari gerakan perempuan ini sendiri, yaitu ketika peristiwa September 1965 meletus, dan secara politik PKI dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Buku ini berkisah tenting bekerjanya penetrasi global ke level lokal denken fasilitasi dari aktor-aktor negara. Di sini ditunjukan bahwa ekspansi bisnis air global telah menjarah aasuk ke tata sosial ekonomi masyarakat melalui pola hubungan yang timpang antara negara dengan swasta.

  • 2007
  • Agustina Rukmindani Trisrini

Sebagai sebuah institusi sosial, Gereja Katolik dipandang lamban merespons perkembangan politik di negara ini. Gereja Katolik dianggap sangat pasif menyikapi serta mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada masa Orde Baru. Namun, suatu langkah berani kemudian diambil oleh Gereja Katolik Indonesia pada bulan Maret 1997 dengan dikeluarkannya Surat Gembala Prapaskah oleh KWI yang bertajuk " Keprihatinan dan Harapan" sebagai sebuah bentuk resistensi Gereja terhadap rezim Soeharto yang selama ini membungkam aspirasi.

Sebuah nagari akan maju bila semua unsur dalam negeri ini bisa bersatu, terutama ninik mamak sebagai pemimpin bagi anak kemenakan dalam sebuah nagari. Bila hanya mengandaikan wali nagari beserta aparat nagari semata dalam menggerakkan pembangunan di nagara, tentu hal ini adalah pekerjaan yang sulit. Realitanya, selama pemerintahan desa diberlakukan, hubungan ninik mamak dengan kepala desa saling bertentangan: mereka masing-masing merasa berkuasa dan tidak saling bekerja sama, karena pada dasarnya sistem pemerintahan desa tidak mengenal pembagian kekuasaan, semua kekuasaan menumpuk di tangan kepala desa.

  • 2007
  • AAGN Ari Dwipayana, Arie Ruhyanto, Bambang Purwoko, Bayu Dardias, Cornelis Lay , Haryanto, Nanang Indra Kurniawan, Pratikno, Purwo Santoso, Ratnawati, Wawan Mas'udi
  • Politik Lokal

Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan terluas ketiga di Indonesia. Sumber dan cadangan batubara dan gas alam masih tersimpan dalam jumlah massif dalam perut bumi Tambun Bungai. Kesemuanya adalah modal sangat berharga untuk mewujudkan mimpi-mimpi para pendiri provinsi ini. Oleh gubernur-wagub Kalimantan Tengah periode 2005-2010, Teras-Narang, buku ini diberi label “Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimatan Tengah”. Sebuah label yang dipakai untuk menggantikan judul sebelumnya “50 Tahun Kalteng: Merubut Masa Depan”; sebuah label yang ingin mempertegas pilihan ideologis gubernur Teras Narang mengenai tanggung-jawab nasional daerah dalam kerangka ke-Indonesia-an.

Genjer-genjer adalah bukan sembarang lagu rakyat populer. Ia mengandung isyarat tentang pemberontakan Gestapu 1965. Secarik kertas yang berisi syair lagu Genjer-genjer dapat dijadikan indikasi kuat untuk melakukan pemberontakan berdarah di Lubang Buaya, Jakarta. Banyak teori menjelaskan kronologi peristiwa 1965, tapi hal tersebut tampaknya menjurus ke satu aktor tunggal, yaitu PKI. Substansi sejarah kembali digoyahkan dengan spekulatif baru, bahwa peristiwa 1965 adalah rekayasa yang melibatkan banyak aktor hegemonik dengan desain atau model politik begitu terorganisir. Semua jalinan kompleks peristiwa itu membentuk gerakan tunggal: kontestasi makna.

Setelah kekuasaan Orde Baru, muncul berbagai gerakan keagamaan, terutama Islam, dengan berbagai perspektifnya. Gerakan tersebut seolah-olah hendak menggambarkan penolakan mereka terhadap monisxe ideologi yang pernah diusung Orde Baru. Tidak tanggung-tanggung, gerakan-gerakan itu juga langsung bersentuhan dengan aktivitas politik. Di antara mereka, ada yang langsung terlibat dan membentuk instrumen untuk merebut kekuasaan melalui jalur konstitusional, seperti pendirian partai politik Islam atau melalui jalur organisasi sosial-keagamaan.