Buku

Menampilkan 10 entri dari 10 hasil.  

Dalam konteks sistem pemerintahan, raja sebagai pemilik kekuasaan yang absolut semakin tergeser posisinya di era demokratisasi yang terjadi sejak era 1940-an. Bahkan banyak negara dengan sistem pemerintahan monarki harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi. Di Indonesia, masuknya nilai-nilai demokrasi justru dibawa oleh sosok feodal yang dinilai bertentangan dengan demokrasi yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Keraton Yogyakarta.

Buku ini bermula dari Buku Pemerintahan Desa di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVIII) Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Atas dorongan teman teman di JPP Fisipol UGM yang memandang bahwa buku-buku yang mengungkapkan pemerintahan desa di Indonesia dari kacamata politik masih sangat kurang, maka buku ini diterbitkan ulang dengan revisi seperlunya.

Temuan dari buku ini adalah kenyataan bahwa suksesi raja-raja bersifat sangat cair. Ini artinya, suksesi pemimpin tidak pernah saklek atau tertumpu pada aturan tertentu (paugeran).

Ketika Tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang sipil di Sri Langka, Aceh justru mengalami transisi yang luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk kali pertama, kombinasi intervensi internasional dan kesepakatan di tingkat lokal, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa berlangsung? Dalam buku ini, para ilmuwan senior, serta para peneliti berpengalaman berupaya menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

  • 2009
  • Bayu Dardias, Hasrul Hanif, I Ketut Putra Erawan, Longgina Novadona Bayo, Miftah Adhi Ikhsanto, Nanang Indra Kurniawan, Nur Azizah, Sigit Pamungkas
  • Politik Lokal

Tulisan ini hendak memberikan gambaran tentang gagasan dasar partisipasi di dalam tulisan ini akan dijelaskan segala seluk beluk partisipasi mulai dari makna partisipasi, prasyarat, unsur-unsur partisipasi beserta variasi bentuk partisipasi. Berikutnya akan dipaparkan berbagai bentuk masalah yang muncul dan potensial dihadapi ketika menginternalisasikan nilai-nilai partisipasi dalam aktivitas pemerintahan keseharian. Terakhir tulisan ini akan menjelaskan langkah-langkah praktis mengimplementasikannya nilai-nilai partisipasi secara optimal di dalam praktik kepemerintahan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan FPTV sebagai manifestasi kedaulatan petani di perkebunan tembakau Vorstenlanden. Selain itu, juga (2) memahami aktualisasi gagasan FPTV dalam tataran praktis sebagai gerakan yang mengangkat bargaining position petani di hadapan PTPN X. Sebagai pamungkas, penulis akan (3) mediskripsikan perubahan yang terjadi dalam struktur hubungan Patronklien di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden?

  • 2008
  • Cornelis Lay , Eko Agus Wibisono, Erwin Endaryanta, Joash Tapiheru, Anggoro Syihabudin, Rafif P Imawan, Ratna Mustika Sari
  • Politik Lokal

Pembicaraan tentang Demokrasi Modern saat ini hampir selalu bisa disederhanakan pada pembicaraan tentang partai politik. Meskipun demokrasi merupakan sebuah konsep yang lebih luas daripada partai politik, namun pembicaraan tentang demokrasi representatif, sebagai model demokrasi yang paling luas dianut di dunia saat ini, membawa pembicaraan tentang partai politik sebagai sesuatu yang nyaris mendekati keniscayaan. Fakta ini memang harus diterima meskipun perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa publik, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain, mulai jenuh dengan partai politik dan mulai mencari saluran politik lain. Namun, walau demikian, upaya untuk mencari alternatif lain pada dasarnya didasarkan pada pemikiran untuk mencari skema yang sifatnya komplementer, atau melengkapi, dan bukan substitutive atau menggantikan peran yang selama ini sudah dijalankan oleh partai politik.

  • 2007
  • AAGN Ari Dwipayana, Arie Ruhyanto, Bambang Purwoko, Bayu Dardias, Cornelis Lay , Haryanto, Nanang Indra Kurniawan, Pratikno, Purwo Santoso, Ratnawati, Wawan Mas'udi
  • Politik Lokal

Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan terluas ketiga di Indonesia. Sumber dan cadangan batubara dan gas alam masih tersimpan dalam jumlah massif dalam perut bumi Tambun Bungai. Kesemuanya adalah modal sangat berharga untuk mewujudkan mimpi-mimpi para pendiri provinsi ini. Oleh gubernur-wagub Kalimantan Tengah periode 2005-2010, Teras-Narang, buku ini diberi label “Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimatan Tengah”. Sebuah label yang dipakai untuk menggantikan judul sebelumnya “50 Tahun Kalteng: Merubut Masa Depan”; sebuah label yang ingin mempertegas pilihan ideologis gubernur Teras Narang mengenai tanggung-jawab nasional daerah dalam kerangka ke-Indonesia-an.

Sebuah nagari akan maju bila semua unsur dalam negeri ini bisa bersatu, terutama ninik mamak sebagai pemimpin bagi anak kemenakan dalam sebuah nagari. Bila hanya mengandaikan wali nagari beserta aparat nagari semata dalam menggerakkan pembangunan di nagara, tentu hal ini adalah pekerjaan yang sulit. Realitanya, selama pemerintahan desa diberlakukan, hubungan ninik mamak dengan kepala desa saling bertentangan: mereka masing-masing merasa berkuasa dan tidak saling bekerja sama, karena pada dasarnya sistem pemerintahan desa tidak mengenal pembagian kekuasaan, semua kekuasaan menumpuk di tangan kepala desa.

Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami, proses ini merupakan proses pencarian jati diri bangsa Indonesia.Tentu saja dengan harapan, bangsa ini segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya seringkali harus menemukan solusi di tingkat lokal. Eksperimen yang selama ini berjalan senantiasa menjadikan Jakarta sebagai ruang pencarian solusi bagi segala persoalan, dalam selama itu pulalah kita senantiasa gagal menemukan solusi yang utuh dan komprehensif. Kalau untuk seluruh semangat tulisan dalam buku ini perlu dirumuskan sebuah kalimat yang sederhana, frase ini mungkin mewakili: all politics is local.