Buku

Menampilkan 6 entri dari 6 hasil.  

Pathok Negoro mengalami perubahan hampir pada seluruh aspek kehidupan, terutama politik, sosial dan budaya. Hal tersebut mempengaruhi aspek tata ruang, dan sebaliknya juga dipengaruhi perubahan ruang. Buku ini mengupas kebijakan tata ruang dari sudut pandang politik.

Demokrasi semestinya tidak bisa dilepaskan dari masalah kesejahteraan yang secara harfiah dihadapi masyarakat luas. Bila demokrasi hanya difokuskan pada masalah pertarungan, kontestasi, dan kandidasi, maka demokrasi hanya akan menjadi wahana selebrasi para elit. Mengaitkan dinamika demokrasi dengan ketimpangan struktur agraria merupakan salah satu upaya untuk terus mendialogkan demokrasi dengan masalah-masalah nyata yang dialami masyarakat luas.

Lebih dari dua puluh tiga tahun lalu, organisasi Gay pertama di Indonesia didirikan di Yogyakarta. Organisasi tersebut memberi warna berbeda bagi dunia gerakan di Yogyakarta yang telah diisi dengan berbagai organisasi. Organisasi tersebut bernama PGY, Persaudaraan Gay Yogyakarta. Buku ini melacak tentang gerakan Gay di Yogyakarta dari awal mula terciptanya gerakan hingga sekarang. Buku ini juga memotret pertarungan wacana Gay dengan wacana kuasa agama dan negara yang telah berlangsung selama ratusan abad.

Masih minimnya kajian subaltern di Indonesia menginspirasi penulis untuk menghadirkan studi tentang Pergulatan Identitas Waria yang dibingkai dalam politik subaltern. Keberadaannya sebagai komunitas subaltern sebenarnya memiliki berbagai dimensi yang sangat menarik untuk dikaji baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep tentang identitas dan politik identitas, pola relasi kekuasaan dalam komunitas waria dan konsep subaltern yang dikontekskan dengan keberadaan komunitas waria di Yogyakarta akan mengisi bagian awal dari buku ini. Bab selanjutnya berisi tentang pembentukan dan pergulatan identitas waria. Identitas waria dibentuk dan dikuatkan dengan hasil pelacakan dari berbagai budaya di ranah global sampai lokal yang berkaitan dengan identitas waria.

Genjer-genjer adalah bukan sembarang lagu rakyat populer. Ia mengandung isyarat tentang pemberontakan Gestapu 1965. Secarik kertas yang berisi syair lagu Genjer-genjer dapat dijadikan indikasi kuat untuk melakukan pemberontakan berdarah di Lubang Buaya, Jakarta. Banyak teori menjelaskan kronologi peristiwa 1965, tapi hal tersebut tampaknya menjurus ke satu aktor tunggal, yaitu PKI. Substansi sejarah kembali digoyahkan dengan spekulatif baru, bahwa peristiwa 1965 adalah rekayasa yang melibatkan banyak aktor hegemonik dengan desain atau model politik begitu terorganisir. Semua jalinan kompleks peristiwa itu membentuk gerakan tunggal: kontestasi makna.

Bila kajian kebijakan publik mengacu pada konstruksi pikir yang khas dipakai terus menerus, maka hal itu akan menjadi suatu ortodoksi. Hal ini tercermin nyata dalam kajian kebijakan publik negeri ini. Dalam kurun waktu yang begitu panjang, kajian kebijakan pada umumnya menggunakan konstruksi berpikir pejabat negara. Lalu, bagaimana “sosok” kebijakan publik kalau dikonstruksi ulang dari benak para “korban” kebijakan? Seperti apakah dinamika kebijakan publik yang bisa diungkap kalau pengkaji kebijakan tidak mengenakan lensa negara atau penguasa? Serangkaian argumen pada berbagai tulisan dalam buku ini hendak menjawab pertanyaan pelik tersebut dengan mengedepankan dua pertaruhan. Di satu sisi, ada keinginan untuk semakin memapankan kecenderungan ortodoksi dalam kajian kebijakan publik. Di sisi lain, muncul “kenakalan-kenakalan analisis” untuk menembus ortodoksi. Buku ini berusaha untuk memetakan derajat kenakalan analisis secara berbeda.