Buku

  • 2007
  • AAGN Ari Dwipayana, Arie Ruhyanto, Bambang Purwoko, Bayu Dardias, Cornelis Lay , Haryanto, Nanang Indra Kurniawan, Pratikno, Purwo Santoso, Ratnawati, Wawan Mas'udi
  • Politik Lokal

Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan terluas ketiga di Indonesia. Sumber dan cadangan batubara dan gas alam masih tersimpan dalam jumlah massif dalam perut bumi Tambun Bungai. Kesemuanya adalah modal sangat berharga untuk mewujudkan mimpi-mimpi para pendiri provinsi ini. Oleh gubernur-wagub Kalimantan Tengah periode 2005-2010, Teras-Narang, buku ini diberi label “Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai Kalimatan Tengah”. Sebuah label yang dipakai untuk menggantikan judul sebelumnya “50 Tahun Kalteng: Merubut Masa Depan”; sebuah label yang ingin mempertegas pilihan ideologis gubernur Teras Narang mengenai tanggung-jawab nasional daerah dalam kerangka ke-Indonesia-an.

Buku ini adalah buku tentang keterjebakan, keterpenjaraan, tentang involusi Indonesia dalam tahun-tahun pertama Reformasi. Pada fase inilah penulis buku ini, Cornelis Lay, teringat pada penggambaran Geertz yang suram mengenai petani Jawa dan Bali yang terjebak dalam involusi tanpa berkesudahan. Pengalaman tahun-tahun awal transisi kita mengungkapkan, lebih luas dari yang digambarkan Geertz, Indonesia sedang menghadapi involusi di sembarang sektor dan di sembarang ruang di republik ini. Dan hasilnya pun sangat nyata, “kemiskinan” dan “distribusi kemiskinan” di berbagai sektor. Di ranah politik, ia menjadi kemiskinan politik. Namun, apakah keterjebakan ini akan berlangsung terus selamanya? Buku ini akan menggiring pembaca untuk berefleksi lebih dalam menyelami involusi politik melalui esai-esainya dengan bahasa tajam dan bernas

Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY adalah gabungan masyarakat sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang melakukan advokasi untuk menekan korupsi.

Kehadapan Bapak/Ibu/Saudara, kami sajikan suatu telaah akademis terhadap gagasan untuk mendirikan suatu pemerintah daerah baru, yakni Pemerintah Kabupaten Puncak sebagai pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya, di Provinsi Papua. Dokumen ini disusun dengan kesungguhan hati dan didasari standar penyusunan karya ilmiah yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang disusun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan sekaligus memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional dan daerah.

Artikel-artikel dalam buku ini pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat periode 2002-2005, mencakup isu aktual dari level lokal hingga nasional di mana dalam kurun waktu tersebut perubahan-perubahan bear dalam bidang sosial-politik tenagh terjadi, terutama perihal tarnsisi menuju demokrasi yang stabil. Melalui analisisnya, Purwoko juga membahas tentang dinamika politik lokal dan kultur masyarakat Yogyakarta melalui aspek komunikasi politik yang bersumber pada budaya politik lokal dengan mengetengahkan simbol-simbol budaya seperti penggunaan istilah pasemon, esem, dan sasmita.

Bila kajian kebijakan publik mengacu pada konstruksi pikir yang khas dipakai terus menerus, maka hal itu akan menjadi suatu ortodoksi. Hal ini tercermin nyata dalam kajian kebijakan publik negeri ini. Dalam kurun waktu yang begitu panjang, kajian kebijakan pada umumnya menggunakan konstruksi berpikir pejabat negara. Lalu, bagaimana “sosok” kebijakan publik kalau dikonstruksi ulang dari benak para “korban” kebijakan? Seperti apakah dinamika kebijakan publik yang bisa diungkap kalau pengkaji kebijakan tidak mengenakan lensa negara atau penguasa? Serangkaian argumen pada berbagai tulisan dalam buku ini hendak menjawab pertanyaan pelik tersebut dengan mengedepankan dua pertaruhan. Di satu sisi, ada keinginan untuk semakin memapankan kecenderungan ortodoksi dalam kajian kebijakan publik. Di sisi lain, muncul “kenakalan-kenakalan analisis” untuk menembus ortodoksi. Buku ini berusaha untuk memetakan derajat kenakalan analisis secara berbeda.

Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami, proses ini merupakan proses pencarian jati diri bangsa Indonesia.Tentu saja dengan harapan, bangsa ini segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya seringkali harus menemukan solusi di tingkat lokal. Eksperimen yang selama ini berjalan senantiasa menjadikan Jakarta sebagai ruang pencarian solusi bagi segala persoalan, dalam selama itu pulalah kita senantiasa gagal menemukan solusi yang utuh dan komprehensif. Kalau untuk seluruh semangat tulisan dalam buku ini perlu dirumuskan sebuah kalimat yang sederhana, frase ini mungkin mewakili: all politics is local.

Tatkala dibentuk pada 1993, Komnas HAM dilihat oleh banyak pihak sebagai perluasan otoritarianisme Orde Baru. Lembaga ini diramalkan tidak akan berbeda dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan bentukan negara (state corporatist institutions) lainnya seperti PWI dan SPSI pada waktu itu.

Perjalanan Komnas HAM dalam sejarah politik dan penegakan HAM di Indonesia diwarnai sejumlah Ironi. Saat dibentuk oleh dan tumbuh dalam rezim orde baru yang otoriter, Komnas HAM periode 1993-1997 telah menunjukan prestasi yang mengagumkan. Namun, pasca 1998, ketika posisi yuridis dan politis lembaga lembaga semakin menguat dengan berjalannya proses demokratisasi politik dan ditetapkannya UU nomor.39/199, reputasi dan kinerja Komnas HAM justru mengalami kemrosotan.