Buku

Bila kajian kebijakan publik mengacu pada konstruksi pikir yang khas dipakai terus menerus, maka hal itu akan menjadi suatu ortodoksi. Hal ini tercermin nyata dalam kajian kebijakan publik negeri ini. Dalam kurun waktu yang begitu panjang, kajian kebijakan pada umumnya menggunakan konstruksi berpikir pejabat negara. Lalu, bagaimana “sosok” kebijakan publik kalau dikonstruksi ulang dari benak para “korban” kebijakan? Seperti apakah dinamika kebijakan publik yang bisa diungkap kalau pengkaji kebijakan tidak mengenakan lensa negara atau penguasa? Serangkaian argumen pada berbagai tulisan dalam buku ini hendak menjawab pertanyaan pelik tersebut dengan mengedepankan dua pertaruhan. Di satu sisi, ada keinginan untuk semakin memapankan kecenderungan ortodoksi dalam kajian kebijakan publik. Di sisi lain, muncul “kenakalan-kenakalan analisis” untuk menembus ortodoksi. Buku ini berusaha untuk memetakan derajat kenakalan analisis secara berbeda.

Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami, proses ini merupakan proses pencarian jati diri bangsa Indonesia.Tentu saja dengan harapan, bangsa ini segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya seringkali harus menemukan solusi di tingkat lokal. Eksperimen yang selama ini berjalan senantiasa menjadikan Jakarta sebagai ruang pencarian solusi bagi segala persoalan, dalam selama itu pulalah kita senantiasa gagal menemukan solusi yang utuh dan komprehensif. Kalau untuk seluruh semangat tulisan dalam buku ini perlu dirumuskan sebuah kalimat yang sederhana, frase ini mungkin mewakili: all politics is local.

Perjalanan Komnas HAM dalam sejarah politik dan penegakan HAM di Indonesia diwarnai sejumlah Ironi. Saat dibentuk oleh dan tumbuh dalam rezim orde baru yang otoriter, Komnas HAM periode 1993-1997 telah menunjukan prestasi yang mengagumkan. Namun, pasca 1998, ketika posisi yuridis dan politis lembaga lembaga semakin menguat dengan berjalannya proses demokratisasi politik dan ditetapkannya UU nomor.39/199, reputasi dan kinerja Komnas HAM justru mengalami kemrosotan.

Tatkala dibentuk pada 1993, Komnas HAM dilihat oleh banyak pihak sebagai perluasan otoritarianisme Orde Baru. Lembaga ini diramalkan tidak akan berbeda dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan bentukan negara (state corporatist institutions) lainnya seperti PWI dan SPSI pada waktu itu.