Buku

  • 2009
  • Purwo Santoso, Haryanto, Ratnawati, AAGN Ari Dwipayana, Wawan Mas'udi, Nanang Indra Kurniawan, Sigit Pamungkas, Nur Azizah, Abdul Gaffar Karim, Erwin Endaryanta, Uswah Prameswari, Joash Tapiheru, Titik Widayanti, Eko Agus Wibisono

Dalam sebum talk show, Gubernur Kalteng periode 2005-2010, Agustin Teras Narang (Aan), menyatakan bahwa komitmennya dalam memimpin provinsi adalah untuk membangun dari daerah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan FPTV sebagai manifestasi kedaulatan petani di perkebunan tembakau Vorstenlanden. Selain itu, juga (2) memahami aktualisasi gagasan FPTV dalam tataran praktis sebagai gerakan yang mengangkat bargaining position petani di hadapan PTPN X. Sebagai pamungkas, penulis akan (3) mediskripsikan perubahan yang terjadi dalam struktur hubungan Patronklien di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden?

Buku ini mendiskusikan salah satu isu penting dalam kajian ilmu politik, yaitu perubahan institusional. Lebih mengerucut lagi, buku ini berbicara tentang peran faktor lingkungan, dalam hal ini globalisasi, terhadap perubahan institusi negara kesejahteraan. Dalam banyak kajian yang dilakukan para globalis tentang negara kesejahteraan disebutkan bahwa globalisasi membawa proses homogenisasi di berbagai negara menuju model ‘negara kesejahteraan liberal’.

  • 2008
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan, Marcus Priyo Gunanto , Andi Sandi ATTL
  • Desentralisasi

Monograph on Politics and Government seri pertama tahun 2008 yang memuat naskah akademik berserta pasal-pasal dan penjelasan RUU keistimewaan DIY yang ada di hadapan para pembaca yang budiman adalah hasil kerja simultan para staf Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM. Sebuah kerja melelahkan yang memakan waktu lebih dari 4 bulan. Naskah ini merupakan produk dari kerjasama segitiga antara JIP-Depdagri-Kemitraan guna menjawab salah satu kebutuhan dan persoalan mendesak mengenai status dan masa epan status keistimewaan DIY dalam kerangka ke-Indonesia-an. Sesuatu yang telah mendapatkan penerimaan public dan politik sejak sangat lama, tapi memiliki dasar legalitas yang sangat rapuh dan kabur, dan karenanya mudah berkembang menjadi polemic politik berkepanjangan.

  • 2008
  • Cornelis Lay , Eko Agus Wibisono, Erwin Endaryanta, Joash Tapiheru, Anggoro Syihabudin, Rafif P Imawan, Ratna Mustika Sari
  • Politik Lokal

Pembicaraan tentang Demokrasi Modern saat ini hampir selalu bisa disederhanakan pada pembicaraan tentang partai politik. Meskipun demokrasi merupakan sebuah konsep yang lebih luas daripada partai politik, namun pembicaraan tentang demokrasi representatif, sebagai model demokrasi yang paling luas dianut di dunia saat ini, membawa pembicaraan tentang partai politik sebagai sesuatu yang nyaris mendekati keniscayaan. Fakta ini memang harus diterima meskipun perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa publik, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain, mulai jenuh dengan partai politik dan mulai mencari saluran politik lain. Namun, walau demikian, upaya untuk mencari alternatif lain pada dasarnya didasarkan pada pemikiran untuk mencari skema yang sifatnya komplementer, atau melengkapi, dan bukan substitutive atau menggantikan peran yang selama ini sudah dijalankan oleh partai politik.

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Tata Kelola

Kajian ini berbeda dengan pemahaman selama ini tentang esensi asosiasi antardaerah yang dianggap sebagai bagian korporatisasi negara. Kajian ini lebih mengasumsikan bahwa asosiasi-asosiasi antardaerah sebagai aktor dan bentuk jaringan dalam konteks tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Asumsi tersebut tentunya tetap memperhatikan konteks dan dinamisa politik maupun ekonomi yang tengah berkembang. Dengan asumsi ini pulalah asosiasi antardaerah bisa dilihat sebagai aktor dan jaringan yang dinamis.

Genjer-genjer adalah bukan sembarang lagu rakyat populer. Ia mengandung isyarat tentang pemberontakan Gestapu 1965. Secarik kertas yang berisi syair lagu Genjer-genjer dapat dijadikan indikasi kuat untuk melakukan pemberontakan berdarah di Lubang Buaya, Jakarta. Banyak teori menjelaskan kronologi peristiwa 1965, tapi hal tersebut tampaknya menjurus ke satu aktor tunggal, yaitu PKI. Substansi sejarah kembali digoyahkan dengan spekulatif baru, bahwa peristiwa 1965 adalah rekayasa yang melibatkan banyak aktor hegemonik dengan desain atau model politik begitu terorganisir. Semua jalinan kompleks peristiwa itu membentuk gerakan tunggal: kontestasi makna.

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Desentralisasi

Persoalan pokok civil society di Indonesia adalah peningkatan yang diikuti oleh pluralisme isu, metode dan tingkat kedalaman pelibatan civil society di Indonesia belum mendapatkan penjelasan yang memadai, terutama yang didasarkan pada hasil riset yang serius dan mendalam. Yang terjadi kemudian adalah terbentuknya pemahaman publik yang bersifat stereotyping yang didasarkan pada spekulasi bahwa sebagian besar civil society di tingkat lokal baru mencapai derajat pelibatan rendah, yang dapat dilihat dari metode pelibatan yang didominasi oleh konsultasi. Sementara ruang keterlibatan sebagian besar baru mencapai tingkatan invited space atau dalam sejumlah kasus yang langka mencapai pada “conquered space”. Sejauhmanakah hal tersebut memiliki akar penjelasan empirik, akan menjadi pusat kajian penelitian ini.

Setelah kekuasaan Orde Baru, muncul berbagai gerakan keagamaan, terutama Islam, dengan berbagai perspektifnya. Gerakan tersebut seolah-olah hendak menggambarkan penolakan mereka terhadap monisxe ideologi yang pernah diusung Orde Baru. Tidak tanggung-tanggung, gerakan-gerakan itu juga langsung bersentuhan dengan aktivitas politik. Di antara mereka, ada yang langsung terlibat dan membentuk instrumen untuk merebut kekuasaan melalui jalur konstitusional, seperti pendirian partai politik Islam atau melalui jalur organisasi sosial-keagamaan.

  • 2007
  • Agustina Rukmindani Trisrini

Sebagai sebuah institusi sosial, Gereja Katolik dipandang lamban merespons perkembangan politik di negara ini. Gereja Katolik dianggap sangat pasif menyikapi serta mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada masa Orde Baru. Namun, suatu langkah berani kemudian diambil oleh Gereja Katolik Indonesia pada bulan Maret 1997 dengan dikeluarkannya Surat Gembala Prapaskah oleh KWI yang bertajuk " Keprihatinan dan Harapan" sebagai sebuah bentuk resistensi Gereja terhadap rezim Soeharto yang selama ini membungkam aspirasi.