Dalam topik tata kelola perbatasan, PolGov berupaya untuk mengisi celah pengetahuan atas kajian pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia. Selama ini, kajian lintas-batas di Indonesia belum mendapat perhatian yang luas, baik dari komunitas akademis maupun kebijakan. Kawasan perbatasan cenderung terbengkalai karena cenderung dianggap sebagai halaman belakang negara yang operasionalisasi terhadap tata kelola lintas batas belum menjadi prioritas. Padahal, perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa. Tujuan utama kajian dalam topik ini adalah membangun frameworks tata kelola lintas perbatasan (cross-border governance) yang berbasis pada pemetaan pengetahuan yang telah ada dan berdasarkan realitas lapangan. Kajian ini juga menawarkan masukan bagi pengambil kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan, tidak hanya bagi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), tetapi juga stakeholders lain dari isu dan kebijakan perbatasan; misalnya Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di wilayah perbatasan. Topik ini merupakan kerangka bagi PolGov untuk terlibat dalam kelompok kerja kajian perbatasan, baik di internal kampus maupun eksternal dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Melalui topik ini, PolGov menawarkan transformasi paradigmatik dalam mendefinisikan dan memperlakukan perbatasan, yaitu transformasi dari paradigma hard border ke soft border. Pendekatan ini mendorong pemahaman diskursif terhadap keragaman rezim dan pengetahuan yang mengonstruksi perbatasan dari kedua belah sisi perbatasan. Pemahaman diskursif ini, pada gilirannya, akan menjadi basis bagi upaya membangun kesepahaman intersubyektif yang menjadikan perbatasan, pengelolaan, dan pembangunannya menjadi kehirauan bersama.

Publikasi sejumlah hasil riset dengan topik ini dapat Anda unduh di laman Riset Tata Kelola Perbatasan.