Kajian Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.