Tata Kelola Pemilu
Tata kelola pemilu pasca reformasi sejak awal telah menjadi salah satu fokus kajian riset dan advokasi PolGov. Topik ini terkait dengan isu-isu tata kelola demokrasi elektoral (pemilu) hingga aspek-aspek politik yang bekerja di luar prosedur kepemiluan.
Topik Tata Kelola Pemilu mengkaji pola relasi kuasa yang muncul di seputar perhelatan pemilu. Dengan mengelaborasi praktik yang berkontribusi pada terbentuknya hybrid/ defective democracy di Indonesia, kajian dalam topik ini berupaya memaparkan ragam relasi kuasa di antara para aktor di balik panggung pemilu. Melalui serangkaian riset dalam topik ini, PolGov menawarkan pendekatan riset dan model analisis tata kelola pemilu dengan kacamata yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Pendekatan riset dan model analisis dalam topik ini menempatkan sistem tata kelola pemilu di Indonesia dalam kajian kritis yang senantiasa tersandera praktik ‘kesepakatan diam-diam’ (consensual governance) yang mengindikasikan terus bekerjanya logika kuasa tertentu sekalipun tata kelola pemilu terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sedang mencari jalan keluar mengatasi situasi tersebut. Dengan pendekatan ‘struktural’, riset PolGov menawarkan cara pandang bahwa urusan berdemokrasi tidak sekadar menanamkan tradisi demokrasi liberal melalui sistem elektoral tetapi sekaligus menuntut strategi penciptaan dan pengubahan kultur Indonesia dalam berdemokrasi.
Hingga kini PolGov telah melakukan sejumlah riset, advokasi, dan publikasi terkait dengan isu-isu seperti politik uang selama pemilu, instrumen pendidikan politik untuk warga, literasi politik pemilih, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, PolGov juga mulai mengembangkan kajian untuk menjelaskan aspek-aspek/ logika yang bekerja di balik pelanggaran prosedur pemilu, misalnya kaitan demokrasi dengan relasi kuasa antar aktor (patron-klien), dan lain sebagainya.
Untuk mengoptimalkan kajian tentang tata kelola pemilu, isu ini kini juga dikembangkan sebagai salah satu konsentrasi studi untuk jenjang S2 Politik dan Pemerintahan yang diharapkan akan saling memberikan kemanfaatan bagi perkembangan pengetahuan di isu ini.
Kajian dalam topik ini meliputi tema seperti:
- Persoalan tata kelola pemilu
- Memaknai problema tata kelola pemilu dalam perkembangan demokrasi di Indonesia
Publikasi sejumlah hasil riset dalam topik ini dapat Anda unduh di laman Riset Tata Kelola Pemilu
Hasil Riset
Judul | Tahun | Penulis | Link Download |
Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020 | 2020 | Abdul Gaffar Karim, Azka Abdi Amrurobbi, Devi Septariani, Ferdana Femiliona, Fransisca Mega Lestari, Mahpudin, Siti Fadhilah, Sukristanto, Verania Puspitaning Tyas | |
Peta Kerawanan Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengalaman Pemilu Serentak 2019 | 2019 | Abdul Gaffar Karim, Arya Budi, Wahyu Kustiningsih, Wegik Prasetyo, Krisanti Arni Dinda, Gregorius Ragil | |
Perilaku Memilih di DIY | 2019 | Cornelis Lay , Arya Budi, Wegik Prasetyo, Irwan, Yonathan | |
Pola Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta 2017 | 2018 | Arya Budi, Desi Rahmawati | |
Voters Abstention Dalam Pemilihan Kepala Daerah | 2018 | Arya Budi, Derajad S. Widhyharto, Desi Rahmawati, Arga Pribadi Imawan, Norin Mustika Rahadiri Abheseka | |
Pemilih DPKTb dalam Pemilu Presiden 2014, Studi atas Pemilih Ber-KTP Non-DPT di Daerah Istimewa Yogyakarta | 2017 | Amalinda Savirani , Abdul Gaffar Karim, Desi Rahmawati | |
Pola Surat Suara Tidak Sah pada Pilpres 2014 di DIY | 2016 | Abdul Gaffar Karim, Desi Rahmawati, Bambang Purwoko, Mada Sukmajati | |
Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman | 2014 | Abdul Gaffar Karim, Ashari Cahyo Edi, Desi Rahmawati, Ristyan Widiaswati | |
Survei Perilaku Pemilih dan Linkage Politik | 2014 | Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM | |
Buku Saku Pemilih: Kartu Kontrol Pemilih untuk Kelompok Perempuan, Buruh, dan Difabel | 2014 | Research Center for Politics and Government (PolGov) | |
Buku Panduan Penguatan Linkage Politik | 2014 | Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM |