Buku

Praktik merebut posisi kekuasaan dalam budaya Kain Timur sampai sekarang masih relevan dijadikan alat analisis untuk memahami dinamika politik kontemporer.

Kekuasaan tidak hanya hal yang berkenaan dengan masalah pertentangan atau kepemilikan. Kekuasaan juga berkenaan dengan masalah strategi dan teknik pelaksanaannya.

Dalam banyak hal, demokrasi harus menyesuaikan diri dengan praktik sosial tertentu dimana ia berada. Buku ini merupakan kajian terbaru yang lebih fokus pada masyarakat untuk melihat bagaimana klan dapat hadir dalam politik lokal di Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi.

Gerakan mahasiswa selalu terlibat dalam setiap peristiwa-peristiwa politik penning, di antaranya gerakan kesadaran kebangkitan nasional prakemerdekaan, gerakan ’66 dan gerakan reformasi 1998. Fenomena keterlibatan mereka dalam politik dinilai konstan hingga sekarang, dan yang membedakannya hanyalah pergantian ideologi dan kebijakan dari elit pemerintah.

Adalah benar bahwa kebanyakan aktor politik di Indonesia telah menyesuaikan diri terhadap aturan danb perundang-undangan yang berlaku dalam prosedur demokrasi. Namun, dengan memberikan prioritas kepada hasil dan kebiasaan-kebiasaan umum (budaya), banyak yang mengabaikan kelayakan infrastruktur demokrasi. Para aktor alternatif khususnya memiliki kapasitas yang kurang dalam menggunakan dan memajukan perangkat-perangkat demokrasi.

Donimasi bahasan mengenai kewarganegaraan dewasa ini telah melangkah lebih jauh dari sekedar relasi antara hak dan kewajiban. Konsep kewarganegaraan kini harus menghadapi berbagai kritik yang muncul seiring dinamika sosial, kultural, dan ekonomi di era global posmodern.

Buku ini dipahami sebagai langkah menuju dua arah: pertama, mendekonstruksi wacana kewarganegaraan liberal; dan kedua, mengkonstruksi adalah wujud dislokasi dari wacana kewarganegaraan.

Demokrasi semestinya tidak bisa dilepaskan dari masalah kesejahteraan yang secara harfiah dihadapi masyarakat luas. Bila demokrasi hanya difokuskan pada masalah pertarungan, kontestasi, dan kandidasi, maka demokrasi hanya akan menjadi wahana selebrasi para elit. Mengaitkan dinamika demokrasi dengan ketimpangan struktur agraria merupakan salah satu upaya untuk terus mendialogkan demokrasi dengan masalah-masalah nyata yang dialami masyarakat luas.

Buku ini bermula dari Buku Pemerintahan Desa di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVIII) Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Atas dorongan teman teman di JPP Fisipol UGM yang memandang bahwa buku-buku yang mengungkapkan pemerintahan desa di Indonesia dari kacamata politik masih sangat kurang, maka buku ini diterbitkan ulang dengan revisi seperlunya.

Sakralisasi Keraton Jawa mengakibatkan sangat sedikit informasi mengenai suksesi pemerintahan di lingkungan keraton. Meskipun demikian, Susilo Harjono mampu merangkum data dari dokumen rahasia maupun wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak internal keraton terkait realitas suksesi raja-raja Ngayogyakarta dari tahun 1755-1989.