Universitas Gadjah Mada
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
  • Home
  • Artikel

Mengupas Jalan Terjal Menjaga Integritas Pemilu 2024

  • Artikel, Kegiatan
  • 8 Maret 2024, 09.34
  • Oleh : PolGov Admin

Yogyakarta, 21 Februari 2024— Pemilu 2024 telah usai digelar dan menyisakan berbagai catatan dan tantangan. Memahami kondisi ini,  PolGov UGM berkolaborasi dengan Perludem, Pares.id, dan Election Corner FISIPOl UGM menyelenggarakan sebuah diskusi bertajuk “Jalan Terjal Menjaga Integritas Pemilu 2024”. Kegiatan ini dikemas dalam format Live Podcast dan  mengupas beragam tantangan dalam penyelenggaraan  Pemilu  yang berintegritas di tahun 2024.

Diskusi ini menghadirkan  Umi Illiyana, anggota Bawaslu DI Yogyakarta; Mada Sukmajati, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM; Heroik M. Pratama, peneliti Perludem; dan Emanuel Prince, mahasiswa DPP UGM. Dengan melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, diskusi ini menawarkan berbagai hal menarik baik dari sisi teoritis maupun aplikatif terkait integritas pemilu, partisipasi masyarakat, dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Umi Illiyana, dalam pemaparannya  membahas sejumlah permasalahan  dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, terdapat beberapa kategori permasalahan pada Pemilu 2024, seperti, polarisasi masyarakat, pemenuhan hak memilih, netralitas dan beban kerja tinggi bagi petugas penyelenggara pemilu, politik uang, serangan siber dan lain sebagainya. . Dalam konteks DIY,  Umi menekankan soal jaminan hak suara semua pemilih, termasuk mahasiswa, dan konflik kelompok masyarakat atau laskar di DIY yang dapat mempengaruhi iklim politik regional.

Dalam tataran teoritis, Mada Sukmajati memaparkan kerangka dan analisis mengenai penyelenggaraan pemilu berintegritas dan malpraktek dalam Pemilu 2024. Setelah itu, dilanjutkan oleh Heroik Pratama memberikan pandangannya terkait peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, netralitas pejabat, keterwakilan perempuan, hingga laporan dana kampanye.

Diskusi ini juga menghadirkan  Emanuel Prince selaku mahasiswa DPP yang berkesempatan menjadi Ketua KPPS. Prince menceritakan perjalanannya menjadi anggota KPPS yang berawal dari workshop Perludem hingga menjadi anggota 1 KPPS pada hari H Pemilu. Prince juga menyoroti beberapa kendala  dalam penyelenggaraan Pemilu,  seperti penggunaan SIREKAP, jam kerja yang lama dan pentingnya kehadiran saksi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain pemaparan dari narasumber, diskusi ini juga melibatkan para peserta untuk  berbagi pengalaman Pemilu 2024 di berbagai daerah. Diskusi ini ditutup dengan refleksi dan makan angkringan bersama. Rekaman diskusi ini dapat diakses di laman Youtube Pares Indonesia.

Tinggalkan Komentar Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Related Posts

Dorong Keterlibatan Anak Muda dalam Ecological Fiscal Transfer, PolGov Selenggarakan Diskusi Publik bersama The Asia Foundation 

ArtikelKegiatan Jumat, 22 Agustus 2025

Pada 21 Agustus 2025, PolGov (Research Center for Politics and Government) bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) dan Koalisi Masyarakat Sipil menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Ecological Fiscal Transfer Goes to Campus: Keterlibatan Orang Muda […].

Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Akuntabel melalui Seleksi Pamong Kalurahan Guwosari

Kegiatan Kamis, 7 Agustus 2025

PolGov (Research Center for Politics and Government) melaksanakan Seleksi Pamong Kalurahan Guwosari sebagai wujud pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus komitmen untuk mendorong pemerintahan yang demokratis dan kompeten.

Short Course, Long Impact: Cerita di Balik Kolaborasi DPP dan SUSS

ArtikelKegiatan Jumat, 4 Juli 2025

Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) berkolaborasi dengan Singapore University of Social Sciences (SUSS) telah menyelenggarakan program short course dengan tema besar Environmental Governance. Program ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang […].

PolGov FISIPOL UGM Dukung Demokratisasi Desa Lewat Seleksi Dukuh Babadan

Kegiatan Senin, 5 Mei 2025

Desa atau kelurahan adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah desa atau kelurahan di Indonesia mencapai 84.048 desa pada tahun 2024.
Universitas Gadjah Mada

Alamat

Gedung BA Lt. 4 FISIPOL UGM
Jl Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Kontak

Whatsapp. (+62) 811 2515 863
Telp. (+62) 274 – 555880
Fax. (+62) 274 – 552212

© 2025 PolGov UGM - Research Centre for Politics and Government