Modul ini ditujukan bagi aparatur birokrasi untuk memahami pentingnya partisipasi warga dan mengelola partisipasi tersebut bagi proses perencanaan pembangunan daerah Mentawai. Segala upaya pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan berawal dari asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat […].

Isu pemekaran daerah sedang banyak diperbincangkan namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. Studi ini mendiskusikan kebijakan pemekaran secara lebih komprehensif dengan mengambil kasus rencana pembentukan Kabupaten Puncak.

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas […].

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu.

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan […].

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan […].

’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain […].

Riset ini menuntun pada sejumlah kesimpulan, antara lain bahwa desain asimetrisme sebagai jalan keluar untuk menata hubungan pusat dan daerah telah diterapkan di banyak negara.

Kajian ini menempatkan gagasan pemekaran dalam kerangka subtansi yang lebih luas. Selain menguji rencana pemekaran, kajian ini juga membidik peta permasalahan dan peluang penyelesainnya di Kabupaten Lombok Timur dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan.

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19.