LBH Yogyakarta dan PolGov UGM mengadakan Launching dan Diskusi Film Bloody Nickel Episode 3 “Republik Rente” pada Kamis, 20 Februari 2025 di Selasar Barat Fisipol UGM. Launching dan diskusi ini mengumpulkan berbagai kepentingan untuk membahas isu seputar kebijakan pertambangan nikel dan dampaknya terhadap masyarakat.
Film ini merupakan kolaborasi antara Watchdoc dan beberapa organisasi yang tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia, antara lain YLBHI, JATAM, Greenpeace Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), Trend Asia, dan Fraksi Rakyat Indonesia. Film ini membahas kompleksitas kebijakan hilirisasi nikel, rezim investasi, dan struktur oligarki yang mempengaruhi praktik ini.
Setelah nobar, diadakan diskusi panel yang menghadirkan lima orang narasumber yakni Sridipo (Watchdoc), Hasrul Hanif (akademisi UGM), Budin (warga Wadas), Indah Surya Wardhani (PolGov), dan Julian Duwi Prasetya (LBH Yogyakarta).
Budin mewakili komunitas lokal, membagikan pengalaman pribadinya dan perjuangan yang dihadapi oleh warga di Wadas. Ia menceritakan bagaimana proyek pertambangan telah merusak tanah dan kehidupan warga Wadas. Film Bloody Nickel: Republik Rente ini menggambarkan hal yang sama terjadi di berbagai tempat.
Acara ini juga menampilkan segmen ringan dengan stand-up comedy oleh Dodok Jogja dan penampilan musik oleh KEPAL SPI, memberikan ruang untuk ekspresi artistik sembari membahas isu sosial yang serius. Perpaduan antara hiburan dan pendidikan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan audiens dalam diskusi tentang keadilan lingkungan.
Kolaborasi antara berbagai organisasi serta keterlibatan komunitas lokal mencerminkan semangat kemitraan global yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sebagai kesimpulan, peluncuran film “Republik Rente” di FISIPOL UGM bukan hanya sekadar pemutaran film, tetapi juga seruan untuk bertindak bagi semua pemangku kepentingan untuk turut terlibat dalam dialog yang bermakna tentang masa depan sumber daya alam Indonesia. Acara ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan komunitas dalam siklus kebijakan yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat.
