Pos oleh :

PolGov Admin

Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar/Elite, Mass, and Power: An Introduction Topik: Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi

Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar/Elite, Mass, and Power: An Introduction

Topik: Kekusaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi

Tahun: 2017

Penulis: Haryanto

Penyunting: –

Deskripsi:

 

Dalam buku edisi revisi ini, paparan hubungan konfliktual elit-massa dilengkapi dengan penjelasan tentang bagaimana proses berlangsungnya integrasi antara elit dan massa. Dalam konteks ini, pengintegrasian elit dan massa tidak hanya berarti menyatukan keduanya sehingga menghilangkan karakter masingmasing. Pengintegrasian dilakukan untuk mengelola perbedaan yang ada agar tidak memunculkan pertentangan yang berdampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat.

 

Ringkasan:

 

Buku ini terdiri dari empat bab. Bab 1 mengulas tentang “Elit”, bab 2 mengenai “Kekuasaan”, bab 3 mengenai “Kekuasaan Elit”, dan tambahan pada edisi revisi ini, yaitu bab 4 tentang “Elit dan Massa”. Susunan bab pada buku revisi ini berbeda dengan edisi sebelumnya. Bab 1 dan 2 yang ada di edisi lama ditukar urutannya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kesinambungan bahasan buku, dan oleh karena itu pula judul buku ini berbeda dengan sebelum edisi revisi. read more

Berlayar Menuju Pulau Harapan

Berlayar Menuju Pulau Harapan

Penulis: Bambang Purwoko

Penyunting: –

Deskripsi:

Masyarakat Pulau Numfor, Provinsi Papua adalah baviaan dari mereça yang selama ini sangat merindukan kehadiran negara dalam bentuknya yang paling mendasar, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Ringkasan:

Pemerintah Daerah meminta PLOD melakukan studi kelayakan pembentukan Kabupaten Numfor. Sebagai lembaga dengan pengalaman lapangan dalam studi terkait, pihak PLOD berusaha menemukan kebijakan terobosan karena pembentukan kabupaten baru bukan satu-satunya solusi bagi cita-cita peningkatan kesejahteraan masyarakat. read more

Pemilih DPKTb dalam Pemilu Presiden 2014, Studi atas Pemilih Ber-KTP Non-DPT di Daerah Istimewa Yogyakarta

Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Topik

: Tata Kelola Pemilu

Tipe

: Laporan Akhir

Tahun

: 2017

Penulis

Amalinda Savirani , Abdul Gaffar Karim, Desi Rahmawati read more

Mencari Model Tata Kelola Lintas Perbatasan Berbasis Connectivity and Common Prosperity: Studi Kasus Perbatasan Darat Indonesia – Malaysia

Kumpulan makalah ini berisi lebih dari 30 tulisan dari para akademisi, praktisi, dan pengamat perbatasan yang terlibat dalam Lokakarya Pencarian Model Pengelolaan Lintas Perbatasan Malaysia-Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Utara Malaysia (UUM) bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.

Topik

: Tata Kelola Perbatasan read more

Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Modul ini ditujukan bagi aparatur birokrasi untuk memahami pentingnya partisipasi warga dan mengelola partisipasi tersebut bagi proses perencanaan pembangunan daerah Mentawai. Segala upaya pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan berawal dari asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi isu penting. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

Topik

Politik Desentralisasi

Proyek

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kepulauan Mentawai read more

Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademis Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak

Isu pemekaran daerah sedang banyak diperbincangkan namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. Studi ini mendiskusikan kebijakan pemekaran secara lebih komprehensif dengan mengambil kasus rencana pembentukan Kabupaten Puncak.

Topik: Politik Desentralisasi

Tipe: Ringkasan Kebijakan

Tahun: 2006

Lokasi Riset: Puncak Jaya, Papua, Indonesia

Penulis: Purwo Santoso, Cornelis Lay

Penerbit: Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Program S2 Ilmu Politik) read more

Pola Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta 2017

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes ataupun penyampaian pendapat dengan cara lain inilah yang diangkat oleh penelitian ini untuk mengingatkan pembaca tentang salah satu esensi demokrasi yang secara umum menggarisbawahi isu partisipasi dan kebebasan penyampaian pendapat. read more

Buku Panduan Penguatan Linkage Politik

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu.

Topik: Tata Kelola Pemilu

Proyek: Program Peningkatan Rasionalitas Pemilih Pemilu

Tipe: Laporan Akhir

Tahun: 2014

Lokasi Riset: Indonesia

Penulis: Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM

Rekanan: The Asia Foundation

Tag: Pemilu

Unduh

Pengembangan Governability Pemerintahan di Garis Depan Wilayah RI: Haruskah dengan Pemekaran?

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah menjawab kebutuhan berjalannya fungsi pemerintahan?

Topik: Tata Kelola Perbatasan

Proyek: Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Tipe: Ringkasan Kebijakan

Tahun: 2009 read more

Perilaku Memilih di DIY

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan model perilaku memilih yang berbeda dibandingkan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Riset ini memuat pengukuran akan variabel-variabel pokok seperti perilaku memilih terhadap kandidat calon presiden, partai politik, calon anggota legislatif, sosialisasi dan kampanye, pemerintahan, dan isu-isu atau kebijakan. Riset ini juga memuat bagaimana urutan dalam mencoblos surat suara, popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan aspek-aspek lainnya dalam perilaku memilih. read more