Kumpulan makalah ini berisi lebih dari 30 tulisan dari para akademisi, praktisi, dan pengamat perbatasan yang terlibat dalam Lokakarya Pencarian Model Pengelolaan Lintas Perbatasan Malaysia-Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lokakarya ini…
Modul ini ditujukan bagi aparatur birokrasi untuk memahami pentingnya partisipasi warga dan mengelola partisipasi tersebut bagi proses perencanaan pembangunan daerah Mentawai. Segala upaya pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan berawal dari asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi isu penting. Pembangunan yang…
Isu pemekaran daerah sedang banyak diperbincangkan namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. Studi ini mendiskusikan kebijakan pemekaran secara lebih komprehensif dengan mengambil kasus rencana pembentukan Kabupaten Puncak. Topik: Politik Desentralisasi Tipe: Ringkasan Kebijakan Tahun: 2006 Lokasi…
Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes…
Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu. Topik: Tata Kelola Pemilu Proyek: Program Peningkatan Rasionalitas Pemilih Pemilu Tipe: Laporan Akhir Tahun: 2014 Lokasi Riset: Indonesia Penulis: Departemen Politik…
Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah…
Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan model perilaku memilih yang berbeda…
’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain kelembagaan daerah, seperti aparatur, sistem…
Studi ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji konsolidasi demokrasi Indonesia. Melalui penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif kajian ini menghadirkan pengalaman demokrasi lokal di enam kabupaten sebagai basis analisis struktur relasi kekuasaan dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mendorong partisipasi warga. Topik Kekuasaan,…
Riset ini menuntun pada sejumlah kesimpulan, antara lain bahwa desain asimetrisme sebagai jalan keluar untuk menata hubungan pusat dan daerah telah diterapkan di banyak negara. Desain asimetrisme dirumuskan karena berbagai motivasi, seperti pengakuan karakter sejarah dan sosio-kultural serta kaitannya dengan…