Isu pemekaran daerah sedang banyak diperbincangkan namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. Studi ini mendiskusikan kebijakan pemekaran secara lebih komprehensif dengan mengambil kasus rencana pembentukan Kabupaten Puncak. Topik: Politik Desentralisasi Tipe: Ringkasan Kebijakan Tahun: 2006 Lokasi…

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes…

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu. Topik: Tata Kelola Pemilu Proyek: Program Peningkatan Rasionalitas Pemilih Pemilu Tipe: Laporan Akhir Tahun: 2014 Lokasi Riset: Indonesia Penulis: Departemen Politik…

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah…