Buku

Kajian kepartaian belakangan ini dipenuhi analisis kompetisi dan dinamika struktur internal partai politik di ranah sosial. Tatanan demokrasi yang mendunia akhirnya tidak mampu lagi menghadirkan sebuah studi lahirnya partai politik dalam konteks lokal. Di titik inilah, buku ini menghadirkan kekosongan tersebut dari fakta kemunculan dan praktik penyelenggaraan partai politik lokal di Indonesia.

Model Citizenship di Indonesia adalah hibridasi -oposisional antara nilai-nilai liberal dan komunitarian sehingga tepat jika disebut sebagai model denizenship.

Agaknya, kutipan berikut telah cukup tepat mewakili isi buku ini: “Lain daripada itu, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.” Semboyan daripada demokrasi ialah pemerintahandari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisasikan, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat Nasional atau Pusat saja tetapi juga pada tingkat Daerah.

Amir Sjarifoeddin menjadi korban dari Revolusi Indonesia yang turut ia gagas.Perjuangannya tidak dihargai dengan pantas dan sejarah resmi negara melupakan perannya dalam memerdekakan bangsa.

Perbatasan adalah konsepsi sekaligus elemen empiris dari konstruksi negara-bangsa yang menjadi penanda bagi bekerjanya otoritas kedaulatan dan identitas kebangsaan dari suatu negara-bangsa.

Belum banyak orang menyadari bahwa politik tidak saja berada dalam ranah kembaga-lembaga formal seperti negara, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ada sejumlah kontradiksi yang secara faktual dihadapi oleh perempuan Indonesia, terlepas dari klaim dukungan negara dan masyarakat terhadap peran serta kontribusi perempuan bagi kehidupan publik. Kontradiksi tersebut antara lain inkonsistensi penegakan aturan formal yang menempatkan perempuan sebagai subyek warga negara yang setara dengan partner-nya. Masih bertahannya pandangan sebagian besar publik Indonesia yang melihat asosiasi antara perempuan dan kerja wilayah domestik sebagai bagian dari “hukum alam” dibarengi dengan pandangan yang melihat kerja wilayah domestik merupakan subordinat dari kerja di wilayah publik. Dalam situasi tersebut, di satu sisi ide emansipasi perempuan telah relatif diterima sebagai norma masyarakat Indonesia modern. Namun, di sisi lain ada sejumlah ide serta praktik sosial lama yang masih secara kuat menstruktur alam pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, tidak hanya laki-laki tetapi juga para perempuan itu sendiri.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani.

Ketika Tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang sipil di Sri Langka, Aceh justru mengalami transisi yang luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk kali pertama, kombinasi intervensi internasional dan kesepakatan di tingkat lokal, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa berlangsung? Dalam buku ini, para ilmuwan senior, serta para peneliti berpengalaman berupaya menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Melalui buku ini penulis ingin membuka mata para pembaca bahwa membangun kekuatan militer yang besar dan tangguh mutlak diperlukan bagi sebuah negara. Seperti pesan yang disampaikan sebuah pepatah klasik “SI VI PACEM PARABELLUM” yang artinya “Barang siapa menginginkan perdamaian, maka wajib baginya untuk bersiap-siap berperang”. Hiduplah Kejayaan Indonesia Selama-lamanya.