Buku

Demokrasi semestinya tidak bisa dilepaskan dari masalah kesejahteraan yang secara harfiah dihadapi masyarakat luas. Bila demokrasi hanya difokuskan pada masalah pertarungan, kontestasi, dan kandidasi, maka demokrasi hanya akan menjadi wahana selebrasi para elit. Mengaitkan dinamika demokrasi dengan ketimpangan struktur agraria merupakan salah satu upaya untuk terus mendialogkan demokrasi dengan masalah-masalah nyata yang dialami masyarakat luas.

Adalah benar bahwa kebanyakan aktor politik di Indonesia telah menyesuaikan diri terhadap aturan danb perundang-undangan yang berlaku dalam prosedur demokrasi. Namun, dengan memberikan prioritas kepada hasil dan kebiasaan-kebiasaan umum (budaya), banyak yang mengabaikan kelayakan infrastruktur demokrasi. Para aktor alternatif khususnya memiliki kapasitas yang kurang dalam menggunakan dan memajukan perangkat-perangkat demokrasi.

Kajian kepartaian belakangan ini dipenuhi analisis kompetisi dan dinamika struktur internal partai politik di ranah sosial. Tatanan demokrasi yang mendunia akhirnya tidak mampu lagi menghadirkan sebuah studi lahirnya partai politik dalam konteks lokal. Di titik inilah, buku ini menghadirkan kekosongan tersebut dari fakta kemunculan dan praktik penyelenggaraan partai politik lokal di Indonesia.

Buku ini dipahami sebagai langkah menuju dua arah: pertama, mendekonstruksi wacana kewarganegaraan liberal; dan kedua, mengkonstruksi adalah wujud dislokasi dari wacana kewarganegaraan.

Donimasi bahasan mengenai kewarganegaraan dewasa ini telah melangkah lebih jauh dari sekedar relasi antara hak dan kewajiban. Konsep kewarganegaraan kini harus menghadapi berbagai kritik yang muncul seiring dinamika sosial, kultural, dan ekonomi di era global posmodern.

Belum banyak orang menyadari bahwa politik tidak saja berada dalam ranah kembaga-lembaga formal seperti negara, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Model Citizenship di Indonesia adalah hibridasi -oposisional antara nilai-nilai liberal dan komunitarian sehingga tepat jika disebut sebagai model denizenship.

Kajian kepartaian belakangan ini dipenuhi analisis kompetisi dan dinamika struktur internal partai politik di ranah sosial. Tatanan demokrasi yang mendunia akhirnya tidak mampu lagi menghadirkan sebuah studi lahirnya partai politik dalam konteks lokal. Di titik inilah, buku ini menghadirkan kekosongan tersebut dari fakta kemunculan dan praktik penyelenggaraan partai politik lokal di Indonesia.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani.

Ada sejumlah kontradiksi yang secara faktual dihadapi oleh perempuan Indonesia, terlepas dari klaim dukungan negara dan masyarakat terhadap peran serta kontribusi perempuan bagi kehidupan publik. Kontradiksi tersebut antara lain inkonsistensi penegakan aturan formal yang menempatkan perempuan sebagai subyek warga negara yang setara dengan partner-nya. Masih bertahannya pandangan sebagian besar publik Indonesia yang melihat asosiasi antara perempuan dan kerja wilayah domestik sebagai bagian dari “hukum alam” dibarengi dengan pandangan yang melihat kerja wilayah domestik merupakan subordinat dari kerja di wilayah publik. Dalam situasi tersebut, di satu sisi ide emansipasi perempuan telah relatif diterima sebagai norma masyarakat Indonesia modern. Namun, di sisi lain ada sejumlah ide serta praktik sosial lama yang masih secara kuat menstruktur alam pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, tidak hanya laki-laki tetapi juga para perempuan itu sendiri.