Buku

Buku ini dipahami sebagai langkah menuju dua arah: pertama, mendekonstruksi wacana kewarganegaraan liberal; dan kedua, mengkonstruksi adalah wujud dislokasi dari wacana kewarganegaraan.

Demokrasi semestinya tidak bisa dilepaskan dari masalah kesejahteraan yang secara harfiah dihadapi masyarakat luas. Bila demokrasi hanya difokuskan pada masalah pertarungan, kontestasi, dan kandidasi, maka demokrasi hanya akan menjadi wahana selebrasi para elit. Mengaitkan dinamika demokrasi dengan ketimpangan struktur agraria merupakan salah satu upaya untuk terus mendialogkan demokrasi dengan masalah-masalah nyata yang dialami masyarakat luas.

Buku ini bermula dari Buku Pemerintahan Desa di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVIII) Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Atas dorongan teman teman di JPP Fisipol UGM yang memandang bahwa buku-buku yang mengungkapkan pemerintahan desa di Indonesia dari kacamata politik masih sangat kurang, maka buku ini diterbitkan ulang dengan revisi seperlunya.

Kajian kepartaian belakangan ini dipenuhi analisis kompetisi dan dinamika struktur internal partai politik di ranah sosial. Tatanan demokrasi yang mendunia akhirnya tidak mampu lagi menghadirkan sebuah studi lahirnya partai politik dalam konteks lokal. Di titik inilah, buku ini menghadirkan kekosongan tersebut dari fakta kemunculan dan praktik penyelenggaraan partai politik lokal di Indonesia.

Kajian kepartaian belakangan ini dipenuhi analisis kompetisi dan dinamika struktur internal partai politik di ranah sosial. Tatanan demokrasi yang mendunia akhirnya tidak mampu lagi menghadirkan sebuah studi lahirnya partai politik dalam konteks lokal. Di titik inilah, buku ini menghadirkan kekosongan tersebut dari fakta kemunculan dan praktik penyelenggaraan partai politik lokal di Indonesia.

Ada sejumlah kontradiksi yang secara faktual dihadapi oleh perempuan Indonesia, terlepas dari klaim dukungan negara dan masyarakat terhadap peran serta kontribusi perempuan bagi kehidupan publik. Kontradiksi tersebut antara lain inkonsistensi penegakan aturan formal yang menempatkan perempuan sebagai subyek warga negara yang setara dengan partner-nya. Masih bertahannya pandangan sebagian besar publik Indonesia yang melihat asosiasi antara perempuan dan kerja wilayah domestik sebagai bagian dari “hukum alam” dibarengi dengan pandangan yang melihat kerja wilayah domestik merupakan subordinat dari kerja di wilayah publik. Dalam situasi tersebut, di satu sisi ide emansipasi perempuan telah relatif diterima sebagai norma masyarakat Indonesia modern. Namun, di sisi lain ada sejumlah ide serta praktik sosial lama yang masih secara kuat menstruktur alam pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, tidak hanya laki-laki tetapi juga para perempuan itu sendiri.

Belum banyak orang menyadari bahwa politik tidak saja berada dalam ranah kembaga-lembaga formal seperti negara, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Temuan dari buku ini adalah kenyataan bahwa suksesi raja-raja bersifat sangat cair. Ini artinya, suksesi pemimpin tidak pernah saklek atau tertumpu pada aturan tertentu (paugeran).

Model Citizenship di Indonesia adalah hibridasi -oposisional antara nilai-nilai liberal dan komunitarian sehingga tepat jika disebut sebagai model denizenship.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani.