Isu pemekaran daerah sedang banyak diperbincangkan namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. Studi ini mendiskusikan kebijakan pemekaran secara lebih komprehensif dengan mengambil kasus rencana pembentukan Kabupaten Puncak. Topik: Politik Desentralisasi Tipe: Ringkasan Kebijakan Tahun: 2006 Lokasi Riset: Puncak Jaya, Papua, Indonesia Penulis: Purwo Santoso, Cornelis Lay Penerbit: Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Program […]

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes ataupun penyampaian pendapat dengan cara lain inilah yang diangkat oleh penelitian ini untuk mengingatkan pembaca […]

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu. Topik: Tata Kelola Pemilu Proyek: Program Peningkatan Rasionalitas Pemilih Pemilu Tipe: Laporan Akhir Tahun: 2014 Lokasi Riset: Indonesia Penulis: Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM Rekanan: The Asia Foundation Tag: Pemilu Unduh

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah menjawab kebutuhan berjalannya fungsi pemerintahan? Topik: Tata Kelola Perbatasan Proyek: Pengelolaan Kawasan Perbatasan Tipe: Ringkasan Kebijakan Tahun: 2009 Lokasi […]

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan model perilaku memilih yang berbeda dibandingkan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Riset ini memuat pengukuran akan variabel-variabel pokok […]

’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain kelembagaan daerah, seperti aparatur, sistem tata laksana, dan nilai dasar organisasi. Topik: Politik Desentralisasi Proyek: Penataan Kelembagaan Daerah Tipe: Ringkasan […]

Studi ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji konsolidasi demokrasi Indonesia. Melalui penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif kajian ini menghadirkan pengalaman demokrasi lokal di enam kabupaten sebagai basis analisis struktur relasi kekuasaan dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mendorong partisipasi warga. Topik Kekuasaan, Kesejahteraan dan Demokrasi Tipe Laporan Akhir Tahun 2014 Lokasi Riset Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, Jombang, […]

Riset ini menuntun pada sejumlah kesimpulan, antara lain bahwa desain asimetrisme sebagai jalan keluar untuk menata hubungan pusat dan daerah telah diterapkan di banyak negara. Desain asimetrisme dirumuskan karena berbagai motivasi, seperti pengakuan karakter sejarah dan sosio-kultural serta kaitannya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi untuk daya saing global. Desain asimetrism ini berwatak dinamis, berkembang dari waktu […]

Kajian ini menempatkan gagasan pemekaran dalam kerangka subtansi yang lebih luas. Selain menguji rencana pemekaran, kajian ini juga membidik peta permasalahan dan peluang penyelesainnya di Kabupaten Lombok Timur dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Topik: Politik Desentralisasi Proyek: Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Baru di Lombok Timur Tipe: Ringkasan Kebijakan Tahun: 2010 Lokasi Riset: Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Penulis: Abdul Gaffar […]

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. […]