Riset

Menampilkan 4 entri dari 4 hasil.  

Kajian ini menilik perbatasan dari kacamata dan pendekatan yang melihat perbatasan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui seperangkat praktek yang mereproduksi eksistensi perbatasan tersebut. Dalam proposal ini, istilah seperangkat praktek tersebut dioperasionalisasikan sebagai fungsi CIQS yang kita temui tidak hanya di pos lintas batas yang ada di perbatasan, tetapi juga jauh di balik garis batas tersebut, seperti pelabuhan dan Bandar udara internasional. Riset ini bertujuan mengidentifikasi logika kerja fungsi CIQS tersebut yang saat ini senyatanya ada, bagaimana logika kerja ini diadaptasikan dengan tuntutan perubahan konteks keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA dan bagaimana tata kelola yang ada mengkondisikan, termasuk mengkoordinasikan proses transformasi yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholders tersebut.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Kumpulan makalah ini berisi lebih dari 30 tulisan dari para akademisi, praktisi, dan pengamat perbatasan yang terlibat dalam Lokakarya Pencarian Model Pengelolaan Lintas Perbatasan Malaysia-Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Utara Malaysia (UUM) bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia.

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah menjawab kebutuhan berjalannya fungsi pemerintahan?