Riset

Menampilkan 10 entri dari 11 hasil.  

Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan model perilaku memilih yang berbeda dibandingkan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Riset ini memuat pengukuran akan variabel-variabel pokok seperti perilaku memilih terhadap kandidat calon presiden, partai politik, calon anggota legislatif, sosialisasi dan kampanye, pemerintahan, dan isu-isu atau kebijakan. Riset ini juga memuat bagaimana urutan dalam mencoblos surat suara, popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan aspek-aspek lainnya dalam perilaku memilih.

Apakah makna dari daerah rawan? Pada tahun 2019, setidaknya terdapat empat tipe daerah rawan yang diidentifikasi oleh KPU yakni 1) daerah dengan partisipasi rendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Lantaran hal tersebut, daerah rawan memerlukan strategi sosialisasi yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa kerawanan berupa potensi pelanggaran pemilu dan konflik cukup relevan dalam menjelaskan pemilu di DIY. Mengapa? Hal ini terjadi lantaran masifnya kampanye online maupun offline oleh berbagai kelompok selama pelaksanaan pemilu. Adapun keberadaan "geng" yang secara tidak langsung terafiliasi dengan parpol maupun kandidat dalam pemilu memperkuat potensi pelanggaran dan konflik dalam pemilu.

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes ataupun penyampaian pendapat dengan cara lain inilah yang diangkat oleh penelitian ini untuk mengingatkan pembaca tentang salah satu esensi demokrasi yang secara umum menggarisbawahi isu partisipasi dan kebebasan penyampaian pendapat.

Voters abstention merupakan hal yang sering terjadi di setiap pemilihan umum dan menjadi kekhawatiran banyak negara lantaran hal tersebut berpotensi untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemenang pemilu. Fenomena tersebut pun terjadi secara ekstrim di Kota Medan, Sumatera Utara yang pada pilkada walikota tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu hanya mencapai 25,38%, sedangkan tingkat abstention mencapai 74,62%. Mengapa terjadi demikian? Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan secara behavioral maupun institutional yang menyebabkan tingginya voters abstention di Kota Medan.

Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Kajian ini menjawab apakah tingginya partisipasi politik warga Sleman dalam Pemilu 2014 memang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang tinggi ataukah karena ada hal lain.

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu.

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.