Riset

Menampilkan 7 entri dari 17 hasil.  

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.

Pelembagaan sistem integritas dalam distribusi kesejahteraan di Indonesia menemui tantangan kompleksitas antardaerah. Melalui penjaringan opini epistemic community di lima kota, kajian ini menekankan perlunya kerangka asimetrisme hubungan pusat-daerah untuk menjamin sistem integritas bekerja dengan baik menghasilkan pelayanan publik.

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Laporan ini merupakan hasil pergulatan panjang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir 12 tahun ini. Meskipun di beberapa daerah hasil positif dari derap laju desentralisasi dan otonomi daerah telah dapat dirasakan, namun sejumlah catatan besar masih mengganjal. Terutama terkait dengan pencapaian kesejahteraan dan demokrasi secara umum di Indonesia.

Kajian ini bukanlah upaya menerima atau menolak usulan pembentukan Kabupaten Muyu dari Kabupaten Boven Digoel melainkan fokus pada kompleksitas persoalan pembangunan di wilayah perbatasan. Rekomendasi yang dimunculkan cenderung untuk mengakselerasi pembangunan di Boven Digoel serta menata kembali daerah perbatasan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, pengembangan ekonomi, keamanan nasional serta pengembangan jejaring kebudayaan.

Riset ini menuntun pada sejumlah kesimpulan, antara lain bahwa desain asimetrisme sebagai jalan keluar untuk menata hubungan pusat dan daerah telah diterapkan di banyak negara. Desain asimetrisme dirumuskan karena berbagai motivasi, seperti pengakuan karakter sejarah dan sosio-kultural serta kaitannya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi untuk daya saing global. Desain asimetrism ini berwatak dinamis, berkembang dari waktu ke waktu dan tergantung tarik ulur hubungan daerah dengan pusat.