Riset

Menampilkan 4 entri dari 4 hasil.  

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kepercayaan publik berperan penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 mendapat dukungan yang luas. Oleh karenanya, policy brief ini mengandung 4 hal penting bagi pemerintah guna tercapainya dukungan publik yang kuat sehingga efektifitas kebijakan dalam menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 meningkat.

Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Tatanan 'New Normal' merupakan salah satu fase baru penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Indonesia mulai membuka ruang agar aktivitas produksi ekonomi dapat berjalan secara 'normal' kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Pemberitaan tentang penanganan COVID-19 melalui tatanan new normal menguat semenjak 18 Mei 2020 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarkat berdamai dengan COVID-19 dan mempersiapkan melakukan aktivitas lagi sebelum pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada 26 Mei 2020, pemberitaan ini melonjak ketika Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang persiapan pemerintah menjalankan tatanan new normal. Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis terhadap media online di Indonesia terkait pemberitaan tatanan new normal dan menemukan empat poin hasil analisis pemberitaan.

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, sempat viral lantaran kemarahannya berkenaan dengan pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung. Mobil PCR tersebut pada mulanya dipesan oleh Walikota Surabaya pada BNPB guna menyelesaikan masalah COVID-19 di Surabaya. Data per 12 Juni 2020 pun menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia yakni 7.421 kasus. Kasus pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung penyebab kemarahan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi antartingkatan pemerintah daerah yang meluas dan mendalam menjadi konflik koordinasi antar pemerintah.