Riset

Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kepercayaan publik berperan penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 mendapat dukungan yang luas. Oleh karenanya, policy brief ini mengandung 4 hal penting bagi pemerintah guna tercapainya dukungan publik yang kuat sehingga efektifitas kebijakan dalam menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 meningkat.

Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.

Survei ini merupakan utilisasi political tracking sebagai instrumen pendidikan pemilih dan penguatan engagement antara politisi dan konstituen. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas political tracking bagi pemilih perempuan, marjinal, dan difabel yang sering diabaikan dalam proses politik.

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu.

Kajian ini menjawab apakah tingginya partisipasi politik warga Sleman dalam Pemilu 2014 memang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang tinggi ataukah karena ada hal lain.