Riset

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, sempat viral lantaran kemarahannya berkenaan dengan pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung. Mobil PCR tersebut pada mulanya dipesan oleh Walikota Surabaya pada BNPB guna menyelesaikan masalah COVID-19 di Surabaya. Data per 12 Juni 2020 pun menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia yakni 7.421 kasus. Kasus pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung penyebab kemarahan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi antartingkatan pemerintah daerah yang meluas dan mendalam menjadi konflik koordinasi antar pemerintah.

Policy brief yang dibuat oleh PolGov UGM dan Laboratorium Big Data Analytics ini memuat rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dalam situasi pandemi COVID-19. Belakangan ini tagar #indonesiaterserah dan #terserahindonesia bermunculan di media sosial menggambarkan kekecewaan tenaga medis lantaran inkonsistensi dan lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan yang diperburuk dengan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kepercayaan publik berperan penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 mendapat dukungan yang luas. Oleh karenanya, policy brief ini mengandung 4 hal penting bagi pemerintah guna tercapainya dukungan publik yang kuat sehingga efektifitas kebijakan dalam menekan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 meningkat.

Fenomena COVID-19 mendisrupsi berbagai macam aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Penundaan ini memunculkan potensi electoral malpractice lantaran kosongnya kepastian hukum atas keputusan penundaan penyelenggaraan Pilkada tersebut. Oleh karenanya, policy brief ini memuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mencegah adanya electoral malpractice akibat penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Tatanan 'New Normal' merupakan salah satu fase baru penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi lantaran Pemerintah Indonesia mulai membuka ruang agar aktivitas produksi ekonomi dapat berjalan secara 'normal' kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Pemberitaan tentang penanganan COVID-19 melalui tatanan new normal menguat semenjak 18 Mei 2020 ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarkat berdamai dengan COVID-19 dan mempersiapkan melakukan aktivitas lagi sebelum pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada 26 Mei 2020, pemberitaan ini melonjak ketika Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang persiapan pemerintah menjalankan tatanan new normal. Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis terhadap media online di Indonesia terkait pemberitaan tatanan new normal dan menemukan empat poin hasil analisis pemberitaan.

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan model perilaku memilih yang berbeda dibandingkan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Riset ini memuat pengukuran akan variabel-variabel pokok seperti perilaku memilih terhadap kandidat calon presiden, partai politik, calon anggota legislatif, sosialisasi dan kampanye, pemerintahan, dan isu-isu atau kebijakan. Riset ini juga memuat bagaimana urutan dalam mencoblos surat suara, popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan aspek-aspek lainnya dalam perilaku memilih.

Apakah makna dari daerah rawan? Pada tahun 2019, setidaknya terdapat empat tipe daerah rawan yang diidentifikasi oleh KPU yakni 1) daerah dengan partisipasi rendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Lantaran hal tersebut, daerah rawan memerlukan strategi sosialisasi yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa kerawanan berupa potensi pelanggaran pemilu dan konflik cukup relevan dalam menjelaskan pemilu di DIY. Mengapa? Hal ini terjadi lantaran masifnya kampanye online maupun offline oleh berbagai kelompok selama pelaksanaan pemilu. Adapun keberadaan "geng" yang secara tidak langsung terafiliasi dengan parpol maupun kandidat dalam pemilu memperkuat potensi pelanggaran dan konflik dalam pemilu.

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes ataupun penyampaian pendapat dengan cara lain inilah yang diangkat oleh penelitian ini untuk mengingatkan pembaca tentang salah satu esensi demokrasi yang secara umum menggarisbawahi isu partisipasi dan kebebasan penyampaian pendapat.

Studi tentang perkawinan di enam provinsi ini bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi perkawinan. Studi ini menemukan bahwa perkawinan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Estimasi nilai ekonomi kegiatan perkawinan mencapai puluhan hingga ratusan milyar per tahun di setiap lokasi penelitian. Meskipun demikian, jumlah biaya yang ditelan dalam setiap pernikahan sangat bervariasi. Tinggi rendahnya kebutuhan pembiayaan perkawinan dipengaruhi oleh pendapatan, prestise sosial, prosesi/tahapan adat yang diikuti, dan sumber pendanaan pernikahan

Voters abstention merupakan hal yang sering terjadi di setiap pemilihan umum dan menjadi kekhawatiran banyak negara lantaran hal tersebut berpotensi untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemenang pemilu. Fenomena tersebut pun terjadi secara ekstrim di Kota Medan, Sumatera Utara yang pada pilkada walikota tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu hanya mencapai 25,38%, sedangkan tingkat abstention mencapai 74,62%. Mengapa terjadi demikian? Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan secara behavioral maupun institutional yang menyebabkan tingginya voters abstention di Kota Medan.

Kajian ini menilik perbatasan dari kacamata dan pendekatan yang melihat perbatasan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui seperangkat praktek yang mereproduksi eksistensi perbatasan tersebut. Dalam proposal ini, istilah seperangkat praktek tersebut dioperasionalisasikan sebagai fungsi CIQS yang kita temui tidak hanya di pos lintas batas yang ada di perbatasan, tetapi juga jauh di balik garis batas tersebut, seperti pelabuhan dan Bandar udara internasional. Riset ini bertujuan mengidentifikasi logika kerja fungsi CIQS tersebut yang saat ini senyatanya ada, bagaimana logika kerja ini diadaptasikan dengan tuntutan perubahan konteks keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA dan bagaimana tata kelola yang ada mengkondisikan, termasuk mengkoordinasikan proses transformasi yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholders tersebut.