Seri Diskusi Akademis

Sejak tahun 2016 terdapat beberapa pemerintah daerah dan cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan himbauan larangan perayaan Hari Kasih Sayang. Pemda didukung oleh ranting MUI setempat menganggap bahwa Valentine tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan ajaran agama (hukumonline.com, 2016). Sampai dengan tahun 2021, beberapa pemda seperti di Aceh Utara, Kota Depok dan Surabaya kembali memberikan himbauan mengenai larangan perayaan Valentine (depok.go.id, 2021; jawapos.com, 2021; rri.co.id, 2021). Pendalaman terhadap dugaan terjadinya praktik intoleransi dalam pelarangan perayaan Valentine di Indonesia menjadi menarik untuk melihat adanya gangguan terhadap hak-hak kelompok sosial lain. Pertanyaan yang berusaha dijawan kajian ini adalah “Bagaimana Pemetaan Toleransi Warganet dalam Menanggapi Perayaan Valentine di Twitter dan Media Daring?”

Seri Diskusi Akademis

Evaluasi Pilkada Serentak 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya menghadapi sejumlah tantangan-tantangan baru terkait konteks pandemi. Dalam aspek regulasi, menurut Arief Budiman, Ketua KPU RI, dikeluarkannya Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak 2020 tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan-peraturan turunan dengan waktu yang singkat. Dalam aspek partisipasi pemilih, KPU memiliki tugas lebih agar tagret partisipasi pemilih tercapai. Pemilihan tanggal penyelenggaran pilkada juga menjadi tantangan bagi KPU. Pasalnya, pemilihan umum yang biasanya diadakan di pertengahan tahun kini dilaksanakan di akhir tahun dengan faktor cuaca yang berbeda. Di beberapa lokasi, situasi banjir menjadi halangan penyelenggaran pemilu dan pengantaran logistik tidak terjadi tepat waktu lantaran adanya halangan cuaca.

Big Data Analytics telah melakukan riset berdasarkan pada media online berkaitan dengan ASN atau PNS, netralitas dan pilkada, pemilu atau pilgub. Riset yang meneliti 8.662 artikel dari 189 portal media dari rentang waktu 4 April 2020 sampai 6 November 2020 ini menunjukkan bahwa isu netralitas ASN telah selalu disorot, namun tidak selalu dibahas tuntas. Adapun ASN dengan kendali wilayah memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip netralitas. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa penggunaan media sosial menjadi sorotan dalam pelanggaran ASN lantaran platfrom media sosial merupakan tempat yang paling sering dilakukannya pelanggaran ketidaknetralan ASN.

Seri Diskusi Akademis

Webinar

Ungkapan "Ruang gelap yang penuh misteri" atau "kebun rahasia partai politik" seringkali menggambarkan proses pencalonan kandidat atau seleksi partai politik lantaran prosesnya yang bersifat sentralistis, dan cenderung tertutup.. Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 2008 telah mengatur bahwa pencalonan dilakukan dengan mekanisme demokratis dan terbuka sesuai dengan ketentuan internal partai. Walau demikian, hingga kini tidak ada tolak ukur guna mengetahui sejauh mana partai politik menerapkan mekanisme yang demokratis dan terbuka dalam proses seleksi dan pencalonan. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan yang terbatas untuk menjamin derajat demokrasi dalam proses tersebut.

"Tata kelola air mengacu pada lingkup sistem politik, sosial, ekonomi, dan administratif untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan layanan air di berbagai tingkatan masyarakat" -Global Water Partnership-

Pesatnya perkembangan teknologi digital sejalan dengan pertumbuhan jumlah data. Salah satu pemicu pertambahan jumlah data tersebut adalah masifnya penggunan perangkat mobile dan penggunaan media sosial.

Pengalaman sekelompok warga di sejumlah kampung di wilayah Manggarai Raya merupakan tema utama Diskusi Polgov di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Kamis (6/8). Pater Simon Suban Tukan SVD, Koordinator Gerakan Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ruteng hadir sebagai narasumber.