Riset

Menampilkan 10 entri dari 18 hasil.  

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, sempat viral lantaran kemarahannya berkenaan dengan pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung. Mobil PCR tersebut pada mulanya dipesan oleh Walikota Surabaya pada BNPB guna menyelesaikan masalah COVID-19 di Surabaya. Data per 12 Juni 2020 pun menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia yakni 7.421 kasus. Kasus pengalihan mobil PCR ke Lamongan dan Tulungaggung penyebab kemarahan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa adanya kelemahan koordinasi antartingkatan pemerintah daerah yang meluas dan mendalam menjadi konflik koordinasi antar pemerintah.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 menghadapi tantangan baru dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada tahun-tahun sebelumnya, yakni pandemi COVID-19. Pandemi ini melanda semua negara yang berakibat pada penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara ditunda, namun terdapat pula negara-negara yang memilih untuk tetap menyelenggarakannya. Sama halnya dengan negara-negara di dunia, dilema penyelenggaraan pemilihan umum juga dialami oleh Indonesia. Riset yang dilakukan oleh Laboratorium Big Data Analytics ini melihat kontroversi penyelenggaraan pilkada berbasis pada aktor, institusi, dan isu-isu kunci. Adapun rumusan masalah yang menjadi basis penelitian ini ialah: 1. Bagaimana wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 dari sudut pandang aktor dan isu kunci? 2. Bagaimana respon warganet terkait wacana penundaan Pilkada Serentak 2020? Penelitian yang dilakukan oleh Lab. Big Data Analytics didasarkan pada penggunaan dua data set yakni pemberitaan media online terkait topik penundaan pilkada yang diambil dari tanggal 1 Maret - 30 September 2020 dengan kata kunci "tunda pilkada", "penundaan pilkada", "menunda pilkada", "tunda pemilu", "penundaan pemilu", "menunda pemilu", dan data set perbincangan di media sosial Twitter dengan topik penundaan pilkada yang diambil dari rentang waktu dan kata kunci yang sama.

Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 merupakan salah satu pemilihan langsung dimana masyarakat memilih presiden dan anggota legislatif. Penyerentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada April 2019 tersebut membuka ruang bagi lahirnya model kontestasi baru dan model perilaku memilih yang berbeda dibandingkan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Riset ini memuat pengukuran akan variabel-variabel pokok seperti perilaku memilih terhadap kandidat calon presiden, partai politik, calon anggota legislatif, sosialisasi dan kampanye, pemerintahan, dan isu-isu atau kebijakan. Riset ini juga memuat bagaimana urutan dalam mencoblos surat suara, popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan aspek-aspek lainnya dalam perilaku memilih.

Dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes ataupun penyampaian pendapat dengan cara lain inilah yang diangkat oleh penelitian ini untuk mengingatkan pembaca tentang salah satu esensi demokrasi yang secara umum menggarisbawahi isu partisipasi dan kebebasan penyampaian pendapat.

Studi tentang perkawinan di enam provinsi ini bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi perkawinan. Studi ini menemukan bahwa perkawinan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Estimasi nilai ekonomi kegiatan perkawinan mencapai puluhan hingga ratusan milyar per tahun di setiap lokasi penelitian. Meskipun demikian, jumlah biaya yang ditelan dalam setiap pernikahan sangat bervariasi. Tinggi rendahnya kebutuhan pembiayaan perkawinan dipengaruhi oleh pendapatan, prestise sosial, prosesi/tahapan adat yang diikuti, dan sumber pendanaan pernikahan

Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Kajian ini menilik perbatasan dari kacamata dan pendekatan yang melihat perbatasan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui seperangkat praktek yang mereproduksi eksistensi perbatasan tersebut. Dalam proposal ini, istilah seperangkat praktek tersebut dioperasionalisasikan sebagai fungsi CIQS yang kita temui tidak hanya di pos lintas batas yang ada di perbatasan, tetapi juga jauh di balik garis batas tersebut, seperti pelabuhan dan Bandar udara internasional. Riset ini bertujuan mengidentifikasi logika kerja fungsi CIQS tersebut yang saat ini senyatanya ada, bagaimana logika kerja ini diadaptasikan dengan tuntutan perubahan konteks keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA dan bagaimana tata kelola yang ada mengkondisikan, termasuk mengkoordinasikan proses transformasi yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholders tersebut.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.