Riset

Menampilkan 10 entri dari 12 hasil.  

Riset ini menjelaskan latar belakang demografis, sosiologis, dan motif para pemilih Pilpres 2014 yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Sejak 2009, mekanisme pemilu membuka jalur khusus pendaftaran pemilih menggunakan KTP untuk menjamin hak pilih warga negara. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini menunjukkan sejumlah persoalan kelembagaan penyelenggaraan pemilu di tingkat akar rumput.

Apa makna di balik surat suara tidak sah? Adakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemilih melalui surat suara miliknya? Analisis terhadap 1200 surat suara menunjukkan bahwa surat suara yang rusak karena kesengajaan itu bertujuan sebagai ekspresi pandangan politik warga terhadap sistem maupun figur.

Riset ini mengkaji pengelolaan perbatasan dalam konteks global yang membuat batas-batas negara semakin memudar. Fokus riset antara lain menjawab pertanyaan mendasar tentang pengetahuan apa yang selama ini mengkonstruksi realitas perbatasan dan aktivitas lintas-batas di Kalimantan Barat-Serawak.

Panduan ini menyediakan sejumlah instrumen untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menakar akuntabilitas sosial sebagai alat kontrol publik serta membangun trust dalam proses pemilu.

Program Kalesang secara umum diarahkan untuk mendorong pemerintahan desa menghadirkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada otonomi asli. Instrumen ini bertujuan menguatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola kewenangan berdasarkan pada prinsip subsidiarity.

Studi ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji konsolidasi demokrasi Indonesia. Melalui penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif kajian ini menghadirkan pengalaman demokrasi lokal di enam kabupaten sebagai basis analisis struktur relasi kekuasaan dalam mendistribusikan kesejahteraan dan mendorong partisipasi warga.

Kajian ini menjawab apakah tingginya partisipasi politik warga Sleman dalam Pemilu 2014 memang disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang tinggi ataukah karena ada hal lain.

Pelembagaan sistem integritas dalam distribusi kesejahteraan di Indonesia menemui tantangan kompleksitas antardaerah. Melalui penjaringan opini epistemic community di lima kota, kajian ini menekankan perlunya kerangka asimetrisme hubungan pusat-daerah untuk menjamin sistem integritas bekerja dengan baik menghasilkan pelayanan publik.

Laporan ini merupakan hasil pergulatan panjang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir 12 tahun ini. Meskipun di beberapa daerah hasil positif dari derap laju desentralisasi dan otonomi daerah telah dapat dirasakan, namun sejumlah catatan besar masih mengganjal. Terutama terkait dengan pencapaian kesejahteraan dan demokrasi secara umum di Indonesia.

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.