Riset

Menampilkan 7 entri dari 7 hasil.  

Kartu Kontrol (KaTrol) ini adalah instrumen untuk membantu pemilih menentukan pilihan dalam pemilu di Indonesia. Alat ini dirancang untuk memandu pemilih dalam menakar calon pilihan mereka, serta memberikan pertimbangan apakah seorang calon layak dipilih atau tidak.

Kajian ini lebih dalam melihat model implementasi desentralisasi asimetris yang didasarkan atas pertimbangan konflik di dua propinsi yaitu Aceh dan Papua. Riset berpijak pada kerangka pikir yang spesifik, yaitu: pengembangan asimetrisme yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, desentralisasi asimetris tidak diletakkan sebagai tujuan akhir tetapi, namun lebih sebagai instrumen untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan terlaksana di daerah yang mendapatkan status tersebut khususnya di Aceh dan Papua.

Kajian ini menempatkan gagasan pemekaran dalam kerangka subtansi yang lebih luas. Selain menguji rencana pemekaran, kajian ini juga membidik peta permasalahan dan peluang penyelesainnya di Kabupaten Lombok Timur dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan.

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah menjawab kebutuhan berjalannya fungsi pemerintahan?

Semangat meningkatkan kualitas layanan publik mendorong pemberian peran yang lebih besar kepada sektor swasta. Namun, banyak tantangan dalam penyelenggaraan kemitraan ini. Pengalaman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Terminal Giwangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kemitraan kerap dihadapkan pada persoalan politik.

’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain kelembagaan daerah, seperti aparatur, sistem tata laksana, dan nilai dasar organisasi.

Isu pemekaran daerah sedang banyak diperbincangkan namun tidak ada kerangka pikir yang jelas dan jernih dalam melihat isu ini. Studi ini mendiskusikan kebijakan pemekaran secara lebih komprehensif dengan mengambil kasus rencana pembentukan Kabupaten Puncak