Riset

Menampilkan 2 entri dari 2 hasil.  

Laporan ini merupakan hasil pergulatan panjang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir 12 tahun ini. Meskipun di beberapa daerah hasil positif dari derap laju desentralisasi dan otonomi daerah telah dapat dirasakan, namun sejumlah catatan besar masih mengganjal. Terutama terkait dengan pencapaian kesejahteraan dan demokrasi secara umum di Indonesia.

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.