Riset

Menampilkan 4 entri dari 4 hasil.  

Ringkasan kebijakan ini mengulas aspirasi pemekaran secara cermat sebagai alternatif kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Aspirasi pembentukan Kabupaten Muyu diletakkan di dalam dua konteks besar masalah pembangunan di Indonesia, yaitu pengembangan kawasan tertinggal dan pengembangan kawasan perbatasan. Dapatkah pemekaran daerah menjawab kebutuhan berjalannya fungsi pemerintahan?

Semangat meningkatkan kualitas layanan publik mendorong pemberian peran yang lebih besar kepada sektor swasta. Namun, banyak tantangan dalam penyelenggaraan kemitraan ini. Pengalaman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Terminal Giwangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kemitraan kerap dihadapkan pada persoalan politik.

Riset ini menuntun pada sejumlah kesimpulan, antara lain bahwa desain asimetrisme sebagai jalan keluar untuk menata hubungan pusat dan daerah telah diterapkan di banyak negara. Desain asimetrisme dirumuskan karena berbagai motivasi, seperti pengakuan karakter sejarah dan sosio-kultural serta kaitannya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi untuk daya saing global. Desain asimetrism ini berwatak dinamis, berkembang dari waktu ke waktu dan tergantung tarik ulur hubungan daerah dengan pusat.

’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain kelembagaan daerah, seperti aparatur, sistem tata laksana, dan nilai dasar organisasi.