Riset

Modul ini ditujukan bagi aparatur birokrasi untuk memahami pentingnya partisipasi warga dan mengelola partisipasi tersebut bagi proses perencanaan pembangunan daerah Mentawai. Segala upaya pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan berawal dari asumsi bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi isu penting. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

Pelembagaan sistem integritas dalam distribusi kesejahteraan di Indonesia menemui tantangan kompleksitas antardaerah. Melalui penjaringan opini epistemic community di lima kota, kajian ini menekankan perlunya kerangka asimetrisme hubungan pusat-daerah untuk menjamin sistem integritas bekerja dengan baik menghasilkan pelayanan publik.

Kajian ini lebih dalam melihat model implementasi desentralisasi asimetris yang didasarkan atas pertimbangan konflik di dua propinsi yaitu Aceh dan Papua. Riset berpijak pada kerangka pikir yang spesifik, yaitu: pengembangan asimetrisme yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, desentralisasi asimetris tidak diletakkan sebagai tujuan akhir tetapi, namun lebih sebagai instrumen untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan terlaksana di daerah yang mendapatkan status tersebut khususnya di Aceh dan Papua.

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Laporan ini merupakan hasil pergulatan panjang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama hampir 12 tahun ini. Meskipun di beberapa daerah hasil positif dari derap laju desentralisasi dan otonomi daerah telah dapat dirasakan, namun sejumlah catatan besar masih mengganjal. Terutama terkait dengan pencapaian kesejahteraan dan demokrasi secara umum di Indonesia.

Kajian ini bukanlah upaya menerima atau menolak usulan pembentukan Kabupaten Muyu dari Kabupaten Boven Digoel melainkan fokus pada kompleksitas persoalan pembangunan di wilayah perbatasan. Rekomendasi yang dimunculkan cenderung untuk mengakselerasi pembangunan di Boven Digoel serta menata kembali daerah perbatasan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, pengembangan ekonomi, keamanan nasional serta pengembangan jejaring kebudayaan.

Kajian ini menempatkan gagasan pemekaran dalam kerangka subtansi yang lebih luas. Selain menguji rencana pemekaran, kajian ini juga membidik peta permasalahan dan peluang penyelesainnya di Kabupaten Lombok Timur dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan.

’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain kelembagaan daerah, seperti aparatur, sistem tata laksana, dan nilai dasar organisasi.

Riset ini menuntun pada sejumlah kesimpulan, antara lain bahwa desain asimetrisme sebagai jalan keluar untuk menata hubungan pusat dan daerah telah diterapkan di banyak negara. Desain asimetrisme dirumuskan karena berbagai motivasi, seperti pengakuan karakter sejarah dan sosio-kultural serta kaitannya dengan kebutuhan pengembangan ekonomi untuk daya saing global. Desain asimetrism ini berwatak dinamis, berkembang dari waktu ke waktu dan tergantung tarik ulur hubungan daerah dengan pusat.

Semangat meningkatkan kualitas layanan publik mendorong pemberian peran yang lebih besar kepada sektor swasta. Namun, banyak tantangan dalam penyelenggaraan kemitraan ini. Pengalaman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Terminal Giwangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kemitraan kerap dihadapkan pada persoalan politik.