PP No. 41 tahun 2007 dan Sentralisasi Penataan Kelembagaan Daerah

’Kesalahan’ besar dari desain penataan kelembagaan di daerah melalui PP 41/2007 adalah karena PP ini lebih melihat persoalan kelembagaan semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. Standarisasi ketat yang dibuat oleh PP ini tidak mempertimbangkan dimensi lain kelembagaan daerah, seperti aparatur, sistem tata laksana, dan nilai dasar organisasi.


Topik
Politik Desentralisasi
Proyek
Penataan Kelembagaan Daerah
Tipe
Ringkasan Kebijakan
Tahun
2009
Lokasi Riset
Indonesia
Penulis
Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Program S2 Ilmu Politik)
Penerbit
Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM
Berkas
2009-policy-brief-pp-41-2007.pdf   (78.39kB)   Unduh

Kami mempublikasikan hasil riset dalam berbagai format yang dapat Anda unduh secara gratis di laman ini. Jika Anda membutuhkan format laporan lengkap, silakan menghubungi kami melalui surel polgov@ugm.ac.id