Kajian Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul

Dalam proses penataan kelembagaan, Kabupaten Bantul dihadapkan pada beberapa persoalan. Pertama, persoalan eksternal yaitu adanya tumpang tindih peraturan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kinerja lembaga pelayanan perijinan dan penanaman modal yang ada saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dunia usaha menyangkut supporting sistem: SDM dan fasilitas layanan. Ketiga, konsolidasi internal pemerintahan yang belum solid dalam pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal. Dinamika politik disinyalir berimplikasi besar pada tata kelola kewenangan pelayanan perijinan dan penanaman modal.


Topik
Politik Desentralisasi
Proyek
Program Implementasi Sustainable Capacity Building for Decentralization Project
Tipe
Laporan Akhir
Tahun
2011
Lokasi Riset
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Penulis
Bayu Dardias, Nur Azizah, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu
Penerbit
Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM
Rekanan
PT. Duta Hari Murthi Consultants
Berkas
2011-bab-1-kajian-kelembagaan-scbd-bantul.pdf   (1.08MB)   Unduh

Kami mempublikasikan hasil riset dalam berbagai format yang dapat Anda unduh secara gratis di laman ini. Jika Anda membutuhkan format laporan lengkap, silakan menghubungi kami melalui surel polgov@ugm.ac.id