Kegiatan

Menampilkan 5 entri dari 5 hasil.  

Undangan Pengajuan Paper

Jurnal PCD 2017: Undangan Makalah

Publikasi Jurnal PCD 2017 kembali dibuka dengan tema pokok 'Power, Conflict, and Democracy' (PCD) di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pengembangan tema juga menyentuh isu 'Power, Welfare, and Democracy' (PWD). Jurnal PCD merupakan jurnal internasional yang diinisiasi oleh Konsorsium PCD merupakan kerja sama antara Universitas Kolombo (Sri Lanka), Universitas Gadjah Mada (Indonesia), dan Universitas Oslo (Norwegia).

Undangan Pengajuan Proposal

Undangan Pengajuan Proposal Riset

Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerjasama dengan Australian National University (ANU) mengadakan penelitian kolaboratif dengan tema “Pilkada 2017". Program ini merupakan kelanjutan dari program penelitian kolaboratif tentang Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Terkait dengan itu, PolGov membuka pengajuan proposal penelitian dengan sejumlah fokus kajian.

Analisis suara tidak sah belum menjadi kajian mendalam di dunia akademis. Padahal, riset pola suara tidak sah selain dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun selanjutnya. Demikian benang merah diseminasi hasil penelitian PolGov dengan tema “Pola Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden 2014 Di DIY” pada Selasa (26/07)

Kuliah berseri parpol menghadirkan anggota Komisi III DPR Akbar Faizal dari Fraksi Nasdem di depan mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), Fisipol, UGM, Kamis (26/5). Dosen DPP Fisipol UGM Cornelis Lay menyampaikan apresiasinya atas agenda tersebut. Menurutnya, partai politik dan civitas kampus memang tidak seharusnya sibuk dengan diri sendiri, mengingat keduanya memiliki tugas besar mengawal proses demokrasi.

"Orang selalu berharap bahwa semestinya kekayaan alam Indonesia, migas dan minerba, memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan. Jika ini tidak tercapai, orang akan menyebut sebagai salah urus, atau ada pula yang menyebut kutukan sumber daya alam," kata Hasrul Hanif dalam siaran langsung klinik politik di RRI Programa 1 Yogyakarta, pada Selasa (12/1).