Kegiatan

Menampilkan 6 entri dari 6 hasil.  

Seri Diskusi Akademis

Evaluasi Pilkada Serentak 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya menghadapi sejumlah tantangan-tantangan baru terkait konteks pandemi. Dalam aspek regulasi, menurut Arief Budiman, Ketua KPU RI, dikeluarkannya Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak 2020 tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan-peraturan turunan dengan waktu yang singkat. Dalam aspek partisipasi pemilih, KPU memiliki tugas lebih agar tagret partisipasi pemilih tercapai. Pemilihan tanggal penyelenggaran pilkada juga menjadi tantangan bagi KPU. Pasalnya, pemilihan umum yang biasanya diadakan di pertengahan tahun kini dilaksanakan di akhir tahun dengan faktor cuaca yang berbeda. Di beberapa lokasi, situasi banjir menjadi halangan penyelenggaran pemilu dan pengantaran logistik tidak terjadi tepat waktu lantaran adanya halangan cuaca.

Big Data Analytics telah melakukan riset berdasarkan pada media online berkaitan dengan ASN atau PNS, netralitas dan pilkada, pemilu atau pilgub. Riset yang meneliti 8.662 artikel dari 189 portal media dari rentang waktu 4 April 2020 sampai 6 November 2020 ini menunjukkan bahwa isu netralitas ASN telah selalu disorot, namun tidak selalu dibahas tuntas. Adapun ASN dengan kendali wilayah memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip netralitas. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa penggunaan media sosial menjadi sorotan dalam pelanggaran ASN lantaran platfrom media sosial merupakan tempat yang paling sering dilakukannya pelanggaran ketidaknetralan ASN.

Seri Diskusi Akademis

Webinar

Ungkapan "Ruang gelap yang penuh misteri" atau "kebun rahasia partai politik" seringkali menggambarkan proses pencalonan kandidat atau seleksi partai politik lantaran prosesnya yang bersifat sentralistis, dan cenderung tertutup.. Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 2008 telah mengatur bahwa pencalonan dilakukan dengan mekanisme demokratis dan terbuka sesuai dengan ketentuan internal partai. Walau demikian, hingga kini tidak ada tolak ukur guna mengetahui sejauh mana partai politik menerapkan mekanisme yang demokratis dan terbuka dalam proses seleksi dan pencalonan. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan yang terbatas untuk menjamin derajat demokrasi dalam proses tersebut.

Partisipasi perempuan dalam pemilu banyak terkait dengan pertanyaan apakah sistem pemilu sudah menerapkan struktur kesempatan. Walaupun Indonesia sudah mempunyai desain pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, seperti kewajiban 30 persen dalam pencalonan kandidat anggota dewan, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang rendah.

Undangan Pengajuan Proposal

Undangan Pengajuan Proposal Riset

Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerjasama dengan Australian National University (ANU) mengadakan penelitian kolaboratif dengan tema “Pilkada 2017". Program ini merupakan kelanjutan dari program penelitian kolaboratif tentang Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Terkait dengan itu, PolGov membuka pengajuan proposal penelitian dengan sejumlah fokus kajian.

Analisis suara tidak sah belum menjadi kajian mendalam di dunia akademis. Padahal, riset pola suara tidak sah selain dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun selanjutnya. Demikian benang merah diseminasi hasil penelitian PolGov dengan tema “Pola Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilu Presiden 2014 Di DIY” pada Selasa (26/07)