Webinar "Nasib Tata Kelola Air Pasca Revisi UU No. 17 Tahun 2019"

  • 29-06-2020

"Tata kelola air mengacu pada lingkup sistem politik, sosial, ekonomi, dan administratif untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan penyediaan layanan air di berbagai tingkatan masyarakat" -Global Water Partnership-

Undang-Undang No. 17 tahun 2019 memiliki integrasi yang merubah dinamika pengelolaan sumber daya air yang salah satunya ialah kewenangan pengelolaan dipegang oleh Kementrian PUPR. Sebelumnya, UU No. 7 tahun 2004 membagi kewenangan tata kelola sumber daya air dalam dua kementrian yakni PUPR dalam urusan air permukaan dan ESDM dalam urusan air tanah. Integrasi ini membutuhkan adaptasi lantaran secara historis kewenangan urusan sumber daya air selalu dibagi antara institusi yang bersangkutan. Tantangan integrasi ini dapat bermunculan misalnya tantangan administrasi, manajemen, legislasi, edukasi, observasi, model dan metodologi.

Persoalan tata kelola air yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2019 ini juga berkaitan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) yang bertujuan mengatur sektor usaha dan investasi agar terjadi peningkatan investasi dan kegiatan usaha. 37% bagian dari UU No. 17 tahun 2019 atau 29 pasal dari total 79 pasal akan diubah dan tergabung dalam Omnibus Law. Pengelolaan air dalam RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap sebagai sektor yang tidak sejalan dengan tujuan RUU Cipta Lapangan Kerja dan dikategorisasikan sebagai sektor usaha berisiko tinggi dengan dampak harus diperolehnya izin usaha dari pemerintah pusat untuk melakukan usaha di sektor pengelolaan air.