Sumber Daya Alam Kita Apakah Salah Urus?

Kekayaan Indonesia masih melimpah meski tidak lagi menjadi eksportir migas. Indonesia masih memproduksi sekitar 800.000 barel per hari. 

"Melihat kekayaan itu, orang selalu berharap bahwa semestinya kekayaan alam Indonesia, migas dan minerba, memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan. Jika ini tidak tercapai, orang akan menyebut sebagai salah urus, atau ada pula yang menyebut kutukan sumber daya alam," kata Hasrul Hanif dalam siaran langsung klinik politik di RRI Programa 1 Yogyakarta, pada Selasa (12/1).

Hanif mengingatkan bahwa merujuk pada amanah konstitusi UUD 1945 pasal 33, sumberdaya alam, terutama migas merupakan barang publik strategis bukan sekedar komoditas dalam rantai perdagangan energi nasional maupun global.

"Oleh karena itu, pemerintah semestinya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi rantai produksi dan perdagangan migas serta kenyamanan investasi semata tapi juga, lebih jauh, mestinya mempertimbangkan aspek ketahanan energi, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Jika tidak, kita akan seperti ayam yang mati di lumbung padi," katanya menambahkan.    

Terdapat tiga hal yang perlu dicermati dalam reformasi tata kelola migas. Pertama-tama, reformasi tata kelola migas di Indonesia seyogyanya ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional (national security) dimana ketahanan energi (energy security) menjadi salah satu penopang yang sangat penting. Ketahanan energi dalam masyarakat yang memiliki konsumsi energi tinggi seperti Indonesia merupakan kata kunci penting dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan kata lain, semua pembahasan dan desain kebijakan strategis nasional tentang tata kelola harus ditempatkan sebagai bagian dari desain kebijakan nasional tentang ketahanan nasional dan industri strategis, semisal kebijakan pembangunan sarana kilang minyak, dsb.   

Selanjutnya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi pada dasarnya didedikasikan untuk mendorong kesejahteraan sosial. Reformasi tata kelola  migas semestinya mampu memfasilitasi desain redistribusi keuntungan dengan baik, tidak hanya dalam konteks hubungan pusat-daerah tapi juga diantara warganegara itu sendiri melalui berbagai skema kebijakan sosial yang ada, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat serta sarana dan prasarana infrastruktur penopangnya. Lebih jauh, bukan hanya redistribusi keuntungan, tata kelola migas yang ada juga mampu mengantisipasi resiko dan biaya negatif yang akan ditanggung oleh komunitas atau daerah. (ISW)