Peran Gereja dalam Gerakan Anti-Tambang di Manggarai, NTT

 

Bermula dari aksi sporadis di sejumlah kampung, penolakan pertambangan di wilayah Manggarai Raya, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menggelinding yang mencuri perhatian masyarakat nasional dan dunia internasional. Perlahan, aksi warga mendorong perubahan sejumlah kebijakan pertambangan, dari pengetatan pemberian izin usaha pertambangan hingga moratorium pada sejumlah daerah. Menempuh jalan panjang, aksi warga di Manggarai Raya membuktikan bahwa gerakan sosial untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam menjadi bukanlah hal yang mustahil.

Pengalaman sekelompok warga di sejumlah kampung di wilayah Manggarai Raya merupakan tema utama Diskusi Polgov di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Kamis (6/8). Pater Simon Suban Tukan SVD, Koordinator Gerakan Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ruteng hadir sebagai narasumber. Pater Simon memaparkan proses panjang penggalangan penolakan sporadis masyarakat di sejumlah kampung menjadi gerakan sosial yang solid dan berdampak luas.

Penolakan kegiatan pertambangan itu tidak terlepas dari pupusnya harapan masyarakat atas kesejahteraan yang dijanjikan. Kegiatan pertambangan di NTT tidak memberikan dampak kesejahteraan. Kegiatan pertambangan di wilayah Manggarai tidak merembes pada kehidupan masyarakat. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT kini mencatat terdapat 412 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas areal pertambangan yang akan dan sedang ditambang mencapai hampir 1 juta hektar. Jumlah ini tergolong besar untuk ukuran provinsi NTT yang berbentuk kepulauan. Apalagi, baru sekitar 25 persen IUP berstatus clean and clear (CnC). Padahal status CnC ini merupakan indikator kepatuhan sebuah usaha pertambangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Sementara itu, angka kemiskinan di NTT tergolong tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 991.880 orang. Angka kemiskinan mencakup 19,6 persen dari total jumlah penduduk atau di atas rata-rata Indonesia yang sebesar 10,96 persen. Kondisi ini menempatkan NTT sebagai provinsi berpenduduk miskin terbanyak di urutan kelima di Indonesia.

“Pertambangan bisa menyejahterakan. Tapi di tempat tambang berada, tidak ada masyarakat yang sejahtera. Kita butuh perilaku etis untuk menjaga bumi dan merawat kehidupan bersama,” tegas  Pater Simon, Kamis (6/8). Komitmen ini, menurut Pater Simon, mendorong kaum agamawan dan gereja di wilayah Manggarai Raya untuk mendukung gerakan masyarakat sipil menolak kegiatan tambang di Manggarai.

 

Menurut Pater Simon, kegiatan pertambangan di bumi Manggarai sesungguhnya telah merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat, dari ekologi hingga kekerabatan. Selain menghancurkan hutan dan sumber air, banyaknya uang yang dihamburkan perusahaan pertambangan telah memecah-belah ikatan kekeluargaan.

Merunut sejarahnya, kisah pertambangan di Manggarai telah diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan penemuan bahan logam dan mineral di wilayah Manggarai. Namun, pembukaan usaha tambang secara masif terjadi pada tahun 1980-an dengan masuknya sejumlah perusahaan tambang yang diikuti kekuatan personel militer. Tumpang tindih lokasi pertambangan dengan kebun masyarakat berujung pada penggusuran lahan masyarakat untuk dijadikan pertambangan. Kegiatan eksploitasi seolah tidak terbendung sejak medio 1990-an.

Salah satu potret buram kegiatan pertambangan berada di Kampung Sirise, Manggarai Timur. Kaum perempuan bekerja menyortir mangan dan batu gamping tanpa mengenakan sarung tangan dan masker. Sementara kaum lelaki bekerja dengan alat berat. Mereka bekerja bertahun-tahun tanpa jaminan keselamatan dan kesehatan. (ISW)