Penguatan Demokrasi dan Kesejahteraan Indonesia

  • 14-09-2015

“Reformasi birokrasi merupakan cara lama, memang tidak gagal, hanya saja perlu akselerasi,” kata Pratikno dalam kuliah umum bertajuk “Penguatan Demokrasi dan Kesejahteraan Indonesia” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (14/9/2015).

Menurut dia, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pada pemerintahan sebelumnya belum menunjukkan output yang signifikan. Hal itu ditandai dengan masih lama dan rumitnya proses perizinan mulai tingkat pusat hingga daerah.

Misalnya, untuk mendirikan sebuah industri, menurut dia, hingga saat ini perizinannya masih membutuhkan waktu rata-rata di atas enam tahun, dan paling cepat tiga tahun.

“Artinya daya dukung terhadap para pelaku bisnis juga masih bermasalah,” kata dia.

Bentuk akselerasi reformasi birokrasi, menurut Pratikno, bukan hanya sekadar gambaran kedekatan pemerintah daerah dengan rakyatnya. Akselerasi itu perlu disertai dengan upaya sistematis mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien.

“Karena efektivitas pemerintahan kita masih di bawah Malaysia, dan Singapura,” kata dia.

Di sisi lain, kendati 8 area perubahan reformasi birokrasi telah dilaksanakan, namun Indonesia masih menghadapi masalah korupsi dengan indeks persepsi korupsi (IPK) mencapai 3,4. “Tentu tidak ada yang lebih hebat dengan Indonesia yang mampu memenjarakan ratusan bupati, dan puluhan gubernur, namun korupsi tetap jalan terus,” kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Pratikno, gambaran akselerasi reformasi birokrasi telah tercermin dalam paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi, di mana upaya deregulasi aturan akan dilakukan secara besar-besaran untuk mempermudah pelayanan perizinan.

“Sehingga mampu mendorong investasi masuk di Indonesia,” kata mantan rektor UGM itu. 

[Publikasi awal di Harian Jogja]