Partisipasi Perempuan dalam Pemilu

 

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Ulya “Pipin” Jamson menyampaikan hal itu dalam siaran langsung Klinik Politik di RRI Yogyakarta pada Selasa (16/5). Peneliti PolGov yang juga aktif dalam kegiatan aktivisme perempuan ini menekankan pentingnya pengarusutamaan kajian mengenai perempuan dalam politik. Kajian perempuan perlu ditempatkan sebagai salah satu strategi memperkuat gerakan masyarakat sipil.

“Rendahnya angka keterwakilan perempuan di beberapa Negara maju karena adanya saluran lain di luar jalur-jalur parlementer. Civil society di negara maju memiliki akses yang luas. Artinya, selain politik elektoral, jalur-jalur civil society juga perlu diperkuat. Riset DPP UGM, yang kemudian diterbitkan ke dalam buku “Reclaiming State”, menjelaskan bagaimana gerakan masyarakat sipil berusaha untuk melakukan klaim kembali atas negara.”

Pipin menambahkan bahwa saat ini tingkat paritisipasi perempuan di Indonesia masih tergolong rendah. Survei World Economic Forum, misalnya,  menempatkan Indonesia pada ranking 97 dari 150 negara terkait angka ketimpangan gender. Lebih lanjut, angka keterwakilan Indonesia berada di peringkat ketujuh di kawasan Asia Tenggara. Keterwakilan perempuan paling tinggi di parlemen justru tercatat di Timor Leste, negara termuda di kawasan ini.

Partisipasi perempuan dalam politik sebetulnya terlihat cukup menjanjikan dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun angka partisipasi itu baru menempatkan perempuan sebagai pemilih yang dalam kondisi ini menjadi sasaran sosialisasi serta target simpati untuk mendulang perolehan suara.  Kecenderungan ini terlihat antara lain dari strategi kampanye kandidat pasangan calon yang banyak menyasar kelompok perempuan, seperti kelompok pengajian maupun majelis ibu-ibu.

“Hal terpenting namun cenderung terlewatkan adalah melihat bagaimana peran perempuan sebelum dan setelah pemilu, ketika tingkat keterwakilan perempuan secara subtansif masih kurang. Hanya 10 perempuan aktivis yang terpilih. ” tegas Pipin.

Padahal, kebijakan afirmatif sudah dilaksanakan. Untuk rekrutmen penyelenggara pemilu misalnya, berdasarkan UU N0. 15 Tahun 2011dalam aturan menyebutkan minimal 30 persen di penyelenggara nasional maupun lokal. Namun, praktek di lapangan tidak sampai 30 persen. Artinya, hanya satu dari tujuh anggota KPU Pusat adalah perempuan. Sementara itu di tingkat daerah, hanya 30 dari 170 anggota KPUD yang perempuan.

Namun, penyelenggara pemilu di Yogyakarta mempunyai anggota perempuan dengan kapasitas cukup kuat. Kota ini mempunyai gerakan masyarakat sipil yang berkembang baik sehingga asumsinya perempuan yang duduk dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Eksplorasi dan riset terkait keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara dapat diskursus partisipasi perempuan supaya tidak terjebak sebatas representasi di lembaga perwakilan

Di tengah arus informasi yang melimpah di media massa dan internet, literasi politik oleh perempuan merupakan modal penting untuk mendorong partisipasi perempuan. Di masa mendatang, aktivisme perempuan perlu menjawab bagaimana supaya kandidat perempuan yang terpilih – baik di lembaga perwakilan maupun lembaga penyelenggara - mampu mengakomodasi aspirasi dan tuntutan kepentingan perempuan. Demi memaksimalkan partisipasi perempuan pascapemilu, salah satu agenda penting adalah mengorganisasikan dan mengoptimalkan kader dan relawan. Tim kader dan relawan mendukung kandidat pasti mempunyai alasan sehingga setelah pemilu perlu dilibatkan untuk advokasi isu perempuan.

Selain itu, tim kader dan relawan perlu menempatkan pemilih sebagai warga negara yang kritis. Di Pati misalnya, kasus semen memicu protes dari pemilih sekalipun yang maju dalam Pilkada Pati 2017 adalah calon tunggal melawan kota kosong. Bahkan pemilih menggunakan hak pilihnya sebagai protes dengan merusak kertas suara. Jika kader telah memiliki sensitivitas gender dan pemilih memiliki kecerdasan politik maka agenda selanjutnya fokus pada menyeimbangkan sisi elektoral dan non elektoral. (AB)

 Lihat video Klinik Politik