Evaluasi Pilkada Serentak 2020

Pandemi COVID-19 telah membuat pertimbangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi persoalan yang cukup sulit lantaran faktor risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Pada 9 Desember 2020 lalu, pilkada serentak akhirnya dilaksanakan setelah pertimbangan yang cukup panjang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya menghadapi sejumlah tantangan-tantangan baru terkait konteks pandemi. Dalam aspek regulasi, menurut Arief Budiman, Ketua KPU RI, dikeluarkannya Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak 2020 tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan-peraturan turunan dengan waktu yang singkat. Dalam aspek partisipasi pemilih, KPU memiliki tugas lebih agar tagret partisipasi pemilih tercapai. Pemilihan tanggal penyelenggaran pilkada juga menjadi tantangan bagi KPU. Pasalnya, pemilihan umum yang biasanya diadakan di pertengahan tahun kini dilaksanakan di akhir tahun dengan faktor cuaca yang berbeda. Di beberapa lokasi, situasi banjir menjadi halangan penyelenggaran pemilu dan pengantaran logistik tidak terjadi tepat waktu lantaran adanya halangan cuaca.

Di sisi lain, Bawaslu juga mengalami hal yang serupa dengan KPU. Berkaitan dengan protokol kesehatan, Bawaslu RI telah melakukan tindakan pengawasan dan penindakan terhadap tindakan-tindakan para pasangan calon yang menlanggar protokol kesehatan seperti pendaftaran pasangan calon yang berkerumun dan kampanye yang melebihi jumlah batas maksimal partisipasi. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi tempat pemungutan suara yang belum difasilitasi dengan tempat cuci tangan dan fasilitas sejenis terkait protokol kesehatan. Dalam hal ini setidaknya KPU dan Bawaslu saling bekerja sama dan mengingatkan dalam penyelenggaraan pemilu yang ideal dan kondusif.

Sementara itu, menurut Abdul Gaffar Karim penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 ini  jauh lebih baik dan siap daripada kekhawatiran publik dan berbagai pihak dalam konteks pandemi COVID-19. Hasil analisis big data terhadap media massa dan media sosial menemukan bahwa terdapat keraguan publik terhadap pengadaan pilkada di tengah pandemi ditambah dengan rekomendasi Muhammadiyah dan NU untuk menunda penyelenggaraan pilkada. Selain hasil riset big data juga menunjukkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) mengalami persoalan-persoalan terkait aspek netralitas yang salah satunya ASN dengan kontrol wilayah seperti camat, lurah dan seterusnya memiliki potensi ketidaknetralitasan dan demikian pula dengan aktivitas penggunaan media sosial miliki para ASN. Pada akhirnya, topik COVID-19 sangat mendominasi pemberitaan baik di media massa maupun media sosial. Hal ini pun berdampak pada hal-hal seperti program-program paslon yang tenggelam di balik isu tersebut sehingga tidak menjadi perhatian publik.

Simak Webinar "Evaluasi Pilkada Serentak 2020" selengkapnya di Youtube DPP UGM atau klik di sini.