Buku

Menampilkan 3 entri dari 3 hasil.  

Agaknya, kutipan berikut telah cukup tepat mewakili isi buku ini: “Lain daripada itu, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan.” Semboyan daripada demokrasi ialah pemerintahandari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisasikan, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat Nasional atau Pusat saja tetapi juga pada tingkat Daerah.

  • 2008
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan, Marcus Priyo Gunanto , Andi Sandi ATTL
  • Desentralisasi

Monograph on Politics and Government seri pertama tahun 2008 yang memuat naskah akademik berserta pasal-pasal dan penjelasan RUU keistimewaan DIY yang ada di hadapan para pembaca yang budiman adalah hasil kerja simultan para staf Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM. Sebuah kerja melelahkan yang memakan waktu lebih dari 4 bulan. Naskah ini merupakan produk dari kerjasama segitiga antara JIP-Depdagri-Kemitraan guna menjawab salah satu kebutuhan dan persoalan mendesak mengenai status dan masa epan status keistimewaan DIY dalam kerangka ke-Indonesia-an. Sesuatu yang telah mendapatkan penerimaan public dan politik sejak sangat lama, tapi memiliki dasar legalitas yang sangat rapuh dan kabur, dan karenanya mudah berkembang menjadi polemic politik berkepanjangan.

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Desentralisasi

Persoalan pokok civil society di Indonesia adalah peningkatan yang diikuti oleh pluralisme isu, metode dan tingkat kedalaman pelibatan civil society di Indonesia belum mendapatkan penjelasan yang memadai, terutama yang didasarkan pada hasil riset yang serius dan mendalam. Yang terjadi kemudian adalah terbentuknya pemahaman publik yang bersifat stereotyping yang didasarkan pada spekulasi bahwa sebagian besar civil society di tingkat lokal baru mencapai derajat pelibatan rendah, yang dapat dilihat dari metode pelibatan yang didominasi oleh konsultasi. Sementara ruang keterlibatan sebagian besar baru mencapai tingkatan invited space atau dalam sejumlah kasus yang langka mencapai pada “conquered space”. Sejauhmanakah hal tersebut memiliki akar penjelasan empirik, akan menjadi pusat kajian penelitian ini.