Buku

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Tata Kelola

Kajian ini berbeda dengan pemahaman selama ini tentang esensi asosiasi antardaerah yang dianggap sebagai bagian korporatisasi negara. Kajian ini lebih mengasumsikan bahwa asosiasi-asosiasi antardaerah sebagai aktor dan bentuk jaringan dalam konteks tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Asumsi tersebut tentunya tetap memperhatikan konteks dan dinamisa politik maupun ekonomi yang tengah berkembang. Dengan asumsi ini pulalah asosiasi antardaerah bisa dilihat sebagai aktor dan jaringan yang dinamis.

Sebuah nagari akan maju bila semua unsur dalam negeri ini bisa bersatu, terutama ninik mamak sebagai pemimpin bagi anak kemenakan dalam sebuah nagari. Bila hanya mengandaikan wali nagari beserta aparat nagari semata dalam menggerakkan pembangunan di nagara, tentu hal ini adalah pekerjaan yang sulit. Realitanya, selama pemerintahan desa diberlakukan, hubungan ninik mamak dengan kepala desa saling bertentangan: mereka masing-masing merasa berkuasa dan tidak saling bekerja sama, karena pada dasarnya sistem pemerintahan desa tidak mengenal pembagian kekuasaan, semua kekuasaan menumpuk di tangan kepala desa.

  • 2007
  • Agustina Rukmindani Trisrini

Sebagai sebuah institusi sosial, Gereja Katolik dipandang lamban merespons perkembangan politik di negara ini. Gereja Katolik dianggap sangat pasif menyikapi serta mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada masa Orde Baru. Namun, suatu langkah berani kemudian diambil oleh Gereja Katolik Indonesia pada bulan Maret 1997 dengan dikeluarkannya Surat Gembala Prapaskah oleh KWI yang bertajuk " Keprihatinan dan Harapan" sebagai sebuah bentuk resistensi Gereja terhadap rezim Soeharto yang selama ini membungkam aspirasi.

Warna ideologi komunis yang melekat dalam gerakan Gerwani akhirnya menjadi pembunuh dari gerakan perempuan ini sendiri, yaitu ketika peristiwa September 1965 meletus, dan secara politik PKI dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Buku ini berkisah tenting bekerjanya penetrasi global ke level lokal denken fasilitasi dari aktor-aktor negara. Di sini ditunjukan bahwa ekspansi bisnis air global telah menjarah aasuk ke tata sosial ekonomi masyarakat melalui pola hubungan yang timpang antara negara dengan swasta.

  • 2007
  • Cornelis Lay , Pratikno, AA GN Ari Dwipayana, Purwo Santoso, Haryanto, Wawan Mas'udi, Bambang Purwoko, Josef Riwu Kaho, I Ketut Putra Erawan
  • Desentralisasi

Persoalan pokok civil society di Indonesia adalah peningkatan yang diikuti oleh pluralisme isu, metode dan tingkat kedalaman pelibatan civil society di Indonesia belum mendapatkan penjelasan yang memadai, terutama yang didasarkan pada hasil riset yang serius dan mendalam. Yang terjadi kemudian adalah terbentuknya pemahaman publik yang bersifat stereotyping yang didasarkan pada spekulasi bahwa sebagian besar civil society di tingkat lokal baru mencapai derajat pelibatan rendah, yang dapat dilihat dari metode pelibatan yang didominasi oleh konsultasi. Sementara ruang keterlibatan sebagian besar baru mencapai tingkatan invited space atau dalam sejumlah kasus yang langka mencapai pada “conquered space”. Sejauhmanakah hal tersebut memiliki akar penjelasan empirik, akan menjadi pusat kajian penelitian ini.

Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY adalah gabungan masyarakat sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang melakukan advokasi untuk menekan korupsi.

Buku ini adalah buku tentang keterjebakan, keterpenjaraan, tentang involusi Indonesia dalam tahun-tahun pertama Reformasi. Pada fase inilah penulis buku ini, Cornelis Lay, teringat pada penggambaran Geertz yang suram mengenai petani Jawa dan Bali yang terjebak dalam involusi tanpa berkesudahan. Pengalaman tahun-tahun awal transisi kita mengungkapkan, lebih luas dari yang digambarkan Geertz, Indonesia sedang menghadapi involusi di sembarang sektor dan di sembarang ruang di republik ini. Dan hasilnya pun sangat nyata, “kemiskinan” dan “distribusi kemiskinan” di berbagai sektor. Di ranah politik, ia menjadi kemiskinan politik. Namun, apakah keterjebakan ini akan berlangsung terus selamanya? Buku ini akan menggiring pembaca untuk berefleksi lebih dalam menyelami involusi politik melalui esai-esainya dengan bahasa tajam dan bernas

Artikel-artikel dalam buku ini pernah dimuat di SKH Kedaulatan Rakyat periode 2002-2005, mencakup isu aktual dari level lokal hingga nasional di mana dalam kurun waktu tersebut perubahan-perubahan bear dalam bidang sosial-politik tenagh terjadi, terutama perihal tarnsisi menuju demokrasi yang stabil. Melalui analisisnya, Purwoko juga membahas tentang dinamika politik lokal dan kultur masyarakat Yogyakarta melalui aspek komunikasi politik yang bersumber pada budaya politik lokal dengan mengetengahkan simbol-simbol budaya seperti penggunaan istilah pasemon, esem, dan sasmita.

Bila kajian kebijakan publik mengacu pada konstruksi pikir yang khas dipakai terus menerus, maka hal itu akan menjadi suatu ortodoksi. Hal ini tercermin nyata dalam kajian kebijakan publik negeri ini. Dalam kurun waktu yang begitu panjang, kajian kebijakan pada umumnya menggunakan konstruksi berpikir pejabat negara. Lalu, bagaimana “sosok” kebijakan publik kalau dikonstruksi ulang dari benak para “korban” kebijakan? Seperti apakah dinamika kebijakan publik yang bisa diungkap kalau pengkaji kebijakan tidak mengenakan lensa negara atau penguasa? Serangkaian argumen pada berbagai tulisan dalam buku ini hendak menjawab pertanyaan pelik tersebut dengan mengedepankan dua pertaruhan. Di satu sisi, ada keinginan untuk semakin memapankan kecenderungan ortodoksi dalam kajian kebijakan publik. Di sisi lain, muncul “kenakalan-kenakalan analisis” untuk menembus ortodoksi. Buku ini berusaha untuk memetakan derajat kenakalan analisis secara berbeda.